HomeBERITA LAMPUNGBANDAR LAMPUNGSekber 3 Konstituen Dewan Pers Lampung Soroti Ketidakkonsistenan Pengawasan SPPG MBG

Sekber 3 Konstituen Dewan Pers Lampung Soroti Ketidakkonsistenan Pengawasan SPPG MBG

RUBRIK,LAMPUNG – Sekretariat Bersama (Sekber) 3 Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung mencermati adanya kejanggalan terkait penutupan sementara (suspend) terhadap 28 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Informasi tersebut disampaikan Ketua Satgas MBG Pemerintah Provinsi Lampung, Saipul, yang mengaku memperoleh data dari perwakilan BGN (Badan Gizi Nasional) di Lampung.

“Data yang saya peroleh menyebut 28 dapur MBG telah di-suspend,” kata Saipul saat menerima perwakilan Sekber di ruang kerjanya, Rabu (20/5/2026).

Sementara itu, Kepala KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi), Achmad Hery Setiawan, secara tertulis menjelaskan bahwa hingga kini terdapat 1.191 SPPG yang telah beroperasi di Lampung.

“Masih ada 381 SPPG lagi yang sedang dalam tahap persiapan atau pembangunan,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menanggapi data tersebut, Komisioner Sekber Ahmad Novriwan mengaku gamang dalam menyikapinya.

Menurutnya, bila dilihat secara persentase, angka 28 SPPG yang di-suspend memang tampak kecil dibanding total 1.191 dapur MBG yang telah beroperasi. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika menyangkut keselamatan penerima manfaat.

“Apakah kita harus bersyukur karena hanya sekitar 2,4 persen dapur MBG yang menyalahi aturan? Angka itu memang kecil. Tetapi ketika menyangkut keselamatan jiwa penerima manfaat, sekecil apa pun risikonya tetap tidak boleh ditoleransi,” katanya.

Namun, lanjut Novriwan, pandangan tersebut berubah menjadi keraguan ketika mencermati data lain yang muncul di berbagai pemberitaan.

Ia mencontohkan kondisi di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Muhtadi Arsyad Temenggung, dari total 134 dapur MBG, baru 80 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, masih ada 54 SPPG atau sekitar 40 persen yang belum bersertifikat.

“Di ibu kota provinsi saja ternyata masih ada 40 persen dapur MBG yang belum memiliki SLHS. Pertanyaannya, sepenting apa sebenarnya sertifikat itu bagi program MBG?” ujar Novriwan.

Ia menegaskan, pentingnya SLHS sebenarnya telah ditegaskan dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan SLHS bagi SPPG.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.

“Kalau Kemenkes menyatakan dapur MBG tanpa SLHS berarti tidak patuh standar higiene dan sanitasi, lalu mengapa dapur-dapur itu tidak di-suspend? Atau jangan-jangan KPPG dan Koordinator Regional memiliki standar berbeda dengan Kemenkes,” kata Novriwan.

Pandangan tersebut diamini dua komisioner Sekber lainnya, Donny Irawan dan Hendri Std. Keduanya menilai pelaksanaan MBG saat ini menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam pengawasan dan penerapan aturan.

“Program MBG sudah berjalan dan tentu harus didukung. Tapi jalankan sesuai juknis yang dibuat sendiri oleh BGN. Pengawasan juga dilakukan oleh KPPG dan Koordinator Regional yang merupakan bagian dari BGN. Jadi mengapa implementasinya justru terlihat tidak konsisten dengan aturan yang dibuat sendiri,” ujar Donny Irawan.

Sementara itu, Hendri Std menilai mekanisme pengawasan internal BGN di daerah ternyata jauh lebih kompleks dibanding persepsi publik selama ini.

“Bagaimana mungkin ada SPPG yang belum memenuhi juknis tetapi tetap diizinkan beroperasi. Begitu juga yang belum memiliki SLHS, tetapi masih diperbolehkan menyiapkan ribuan porsi makanan untuk dikonsumsi penerima manfaat,” katanya.

Hendri juga menyoroti besarnya toleransi yang diberikan negara terhadap operasional SPPG, termasuk dalam hal sertifikasi SLHS.

Dalam Surat Edaran Kemenkes disebutkan bahwa SPPG yang telah beroperasi sebelum edaran diterbitkan diberi waktu satu bulan untuk mengurus sertifikat. Sedangkan SPPG yang ditetapkan setelah edaran berlaku wajib memperoleh SLHS paling lambat satu bulan sejak penetapan.

Sertifikat tersebut diterbitkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk pemerintah daerah.

“Faktanya, sampai hari ini di Bandar Lampung saja masih banyak SPPG yang belum memiliki sertifikat. Apalagi yang berada di kabupaten dan wilayah pelosok,” tutup Hendri. (*)

FOLLOW US ON:
Selamatkan Ribuan Ca
Tragedi Malam Penemb
Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

Pengalaman Pengguna Game Penghasil Saldo DANA Lebih Cepat Adaptif Dan Efisien Dibawa Oleh Inovasi Teknologi
Pergeseran Mutu Produksi Kosmetik Terdeteksi Lebih Akurat Berkat Aliran Data Langsung
Pengalaman Pengguna Semakin Responsif Adaptif Dan Efisien Berkat Perkembangan Teknologi Modern
Momentum Tetap Terarah Dan Terkendali Dipertahankan Melalui Taktik Mode Pemburu Sic Bo Live
Keputusan Tetap Terukur Dalam Game Online Dipertahankan Melalui Pengelolaan Modal Cerdas
Kapitalisasi Pasar Dan Inovasi Kasino Online Berubah Di Tengah Disrupsi Teknologi Modern
Strategi Baru Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Dibuka Melalui Business Model Canvas Mahjong Ways
Kualitas Sistem Mahjongways Kasino Online Dipahami Melalui Identifikasi Nilai Pembayaran Game Penghasil Saldo DANA
Perspektif Baru Dalam Menganalisis Perkembangan Mahjong Ways Dibuka Melalui Modernisasi Strategi
Kasino Menjadi Studi Sistem Informasi Bagi Mahasiswa Melalui Pelatihan Enterprise Architecture
Mahjongways Kasino Online Dijadikan Acuan Strategi Marketing dalam Lingkungan Pemerintahan
Keamanan Informasi Jadi Fondasi Utama Layanan Konsultasi Kosmetik Berbasis Teknologi
Teknologi Pemantauan Membantu Mengukur Frekuensi Pembayaran secara Lebih Objektif dan Terukur
Kajian Statistik Pola RTP Menyoroti Perkembangan Teknologi Neural Sintetis Regulatoris
Simulasi Statistik Membuka Pendekatan Baru Memahami Mahjong Game Sungai Penuh secara Terukur
Statistik Objektif Membantu Membaca Pola Mahjong Game Sungai Penuh dengan Lebih Rasional
Strategi Mahjong Game Sungai Penuh Makin Terarah melalui Pendekatan Statistik Modern
Pendekatan Data Objektif Membantu Mengkaji Mahjong Game Saldo DANA Sungai Penuh secara Lebih Terstruktur
Mahjong Game Sungai Penuh Dikaji lewat Simulasi Statistik untuk Membaca Pola Aktivitas
Aturan Mahjong Digital dari Dua Kartu Awal hingga Penentuan Rentang Nilai Game Penghasil Saldo DANA
Pendekatan Adaptif MahjongWays Kasino Online Membantu Menjaga Keseimbangan Anggaran Hiburan
Kemunculan Simbol Unik MahjongWays Kasino Online Perlu Dibaca Secara Lebih Rasional
Mahjong Ways Menarik Minat Pemain di Tengah Ketatnya Persaingan Game Digital
Pengaturan Tempo MahjongWays Kasino Online Tidak Menentukan Munculnya Kombinasi Khusus
Starlight Princess Kembali Merebut Perhatian Pemain MBG Berkat Daya Tariknya
Membaca Pola Mahjong Ways dan Tren Permainan Lewat Data Saldo DANA Terbaru
Disiplin Mental MahjongWays Kasino Online Membantu Mencegah Keputusan Finansial yang Terlalu Impulsif
Mengenal Sweet Bonanza sebagai Game Digital Online dengan Tema Manis yang Menarik
Rotasi Awal MahjongWays Kasino Online Bukan Tolok Ukur Kemurahan Sistem Permainan
Menelusuri Strategi Terbaik dalam Bermain Game Penghasil Saldo DANA Secara Lebih Mendalam