DPRD Metro Usulkan Raperda Hak Keungan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
RUBRIK, METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 di gedung DPRD, Jumat (7/7/2017).
“Metro perlu membentuk perda mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana perintah UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda,” ujar anggota DPRD Zas Nur Wahid.
Dijelaskannya, pihaknya akan membentuk panitisa khusus (pansus). Sehingga perda dapat menjadi payung hukum. Selain itu, DPRD juga meminta kepala daerah membuat perwali sebagai tata laksana setelah perda selesai.
Sementara Ketua DPRD Metro Anna Morinda menambahkan, tanggapan fraksi-fraksi atas penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 wali kota akan dilakukan pekan depan sesuai rapat Banmus.
Dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016, Walikota Achmad Pairin menyatakan APBD 2016 Pemerintah Kota Metro mengalami defisit belanja Rp 7,42 miliar. Ini berdasarkan perbandingan total pendapatan Rp 868,45 miliar dan total belanja Rp 875,8 miliar.
Pairin mengatakan, meski mengalami defisit, namun bisa ditutup dengan pembiayaan netto Rp 61,02 miliar dari silpa tahun 2015. Dengan demikian, penutupan perhitungan realisasi anggaran silpa tahun 2016 sebanyak Rp 53,6 miliar.
“Sampai dengan 31 Desember 2016, nilai total aset Pemerintah Kota Metro sebesar Rp 1,91 triliun, nilai kewajiban sebesar Rp 22,86 miliar, dan nilai kekayaan bersih sebesar Rp 1,88 triliun,” jelas Pairin.(*)
