Banyak Laporan Lelang Proyek Tidak Terbuka, Komisi III Pringsewu Panggil Dinas PUPR

0
1288
Pringsewu
Kabupaten Pringsewu

RUBRIK, PRINGSEWU – Komisi III DPRD Kabupaten Pringsewu meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar secara terbuka lelang proyek 2017 melalui layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasalnya, Komisi III DPRD Pringsewu menerima laporan pengaduan dari para pengusaha di Pringsewu terkait lelang proyek pada Dinas PUPR. Selama ini, lelang proyek sering diduga dilakukan secara tertutup karena diduga adanya pengondisian.

Wakil ketua Komisi III DPRD Pringsewu Rohmansyah mengatakan, pihaknya sudah
menerima laporan dari pengusaha Pringsewu terkait lelang proyek yang dilakukan dinas PUPR melalui LPSE harus secara terbuka.

“Mereka menginginkan lelang proyek tahun ini dilakukan secara terbuka. Yang jelas Komisi III DPRD merespons dengan baik masukan dari pengusaha yang menginginkan lelang proyek secara terbuka melalui LPSE,” ungkapnya, Minggu (16/4/2017).

Ia juga meminta Dinas PUPR Pringsewu dalam melakukan lelang proyek bisa lebih melibatkan rekanan atau pengusaha yang asli berdomisili dari Kabupaten Pringsewu.

“Supaya mereka (pengusaha) bisa benar-benar ikut bertanggung jawah penuh dalam menjaga kualitas untuk pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Karena, selama ini rekanan dari Dinas PU kebanyakan dari luar Pringsewu. Sehingga hasil kualitas pembangunan di Pringsewu kurang baik. Ini masukan dari masyarakat ke komisi III,” ujar Rohmansyah.

Menurut Rohmansyah, dari pengamatan kualitas hasil pembangunan seperti ruas jalan-jalan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 yang hanya hitungan bulan sudah mengalami kerusakan.

“Kerusakan jalan-jalan itu penyebabnya bukan dari besar kendaraan yang melintasinya bermuatan berlebihan. Tetapi, rata-rata kerusakan jalan itu dari kualitas pembangunan yang memang rendah,” kata dia.

Oleh karena itu, ditegaskan Rohmansyah, Komisi III DPRD Pringsewu dalam waktu dekat akan memanggil Dinas PUPR dan LPSE untuk hearing terkait pelaksanaan program kerjanya pada tahun 2017 ini.

“Karena kami menginginkan adanya peningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program Dinas PUPR agar masyarakat Pringsewu benar-benar mengetahui. Sebab, selama ini lelang proyek belum terbuka. Kebanyakan orang dari Bandar Lampung yang memiliki perusahaan lebih dari satu ternyata pemilik hanya satu orang,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu Andi Purwanto saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya dalam kondisi tidak aktif.(Fid)

LEAVE A REPLY