Oknum Guru di SMPN 1 Seputih Raman Tarik Parkir Pelajar Bawa Motor ke Sekolah

RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Sejumlah wali murid SMPN 1 Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah merasa aneh dengan sistem bayar parkir yang diterapkan sekolah tersebut kepada siswa. Bahkan bagi pedagang yang berjualan di kantin harus membayar Rp 20 ribu setiap hari untuk membayar tempat yang mereka gunakan.

Seperti yang diutarakan warga setempat Marwah. Menurutnya, keharusan oleh komite dan guru BP bagi siswa yang membawa kendaraan memarkirkan kendaraan di lahan parkir pribadi milik Heri, guru BP di sekolah itu, tidak berdasar. Uang yang ditarik pun tak jelas dipergunakan untuk kepentingan siapa.

“Kami sudah lapor ke komite, camat, dan Polsek. Pernah kita dimediasi, tapi belum membuahkan hasil. Buktinya anak kami masih ditarik uang parkir mas,” jelas Marwah saat dikonfirmasi awak media, Selasa (29/11/2016).

Sementara itu, Guru BP SMPN 1 Seputih Raman, Heri, membenarkan jika dirinya menarik uang parkir dan pajak kepada pedagang kantin. Tetapi saat ini, dirinya telah memberikan kebijakan dengan mengurangi biaya yang harus dibayar.

“Saya menarik uang lahan parkir sebesar Rp 2.000 dan lahan kantin Rp 20 ribu, itu dulu. Sekarang cuma Rp 8.000 saja Mas, itupun saya memberikan kebijaksanaan kepada komite sekolah sebesar Rp 500/unit motor. Karena lahan parkir tersebut milik pribadi saya mas, dulu saya beli lahan parkir itu seharga Rp 300 juta ditambah biaya pembangunan lapak itu menghabiskan Rp 350 juta. Jadi totalnya Rp 650 juta,” kata dia.

Ia pun telah membuat kesepakatan untuk menjual lahan itu sesuai harga saat ini dengan pihak sekolah. Menurutnya, sebuah kesalahan jika ada yang mengeluhkan penarikan uang tersebut, karena lahan tersebut adalah milik pribadi.

“Kalau sekolah mampu bayar, saya akan jual lahan itu, tetapi dengan harga saat ini. Kalau ada yang komplain itu salah, karena itu usaha saya pribadi,” imbuhnya.

Menanggapi masalah yang terjadi di SMPN 1 Seputih Raman, Ketua Komisi IV DPRD Lamteng Sukarman angkat bicara. Ia menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil pihak sekolah untuk membicarakan hal tersebut, untuk segera diselesaikan.

“Tidak ada namanya lahan parkir motor di sekolah dipungut biaya. Kenapa lahan parkir dijadikan ajang bisnis oleh oknum guru tersebut. Jika memang tidak ada solusi untuk kebaikan siswa, maka akan kita proses melalui jalur hukum yang berlaku. Minggu depan kita akan panggil pihak sekolah tersebut, untuk mengklarifikasi persoalan ini,” tegas politisi PKS ini.(ddy)