Tokoh Adat Marga Benakat Nyatakan, Masyarakat Siap Rebut Tanah yang Dikelola MHP
rubrikmedia.com, PALI – Muhamad Yakub salah satu tokoh masyarakat, Adat Marga Benakat menegaskan menyatakan masyarakat siap merebut kembali lahan adat Marga Benakat yang dikelola oleh PT Musi Hutan Persada (MHP).
Sosok yang dituakan di daerah tersebut menyatakan, tanah yang saat ini dikelola oleh PT MHP merupakan tanah adat. Menurutnya, PT MHP selama ini mengelola lahan tersebut tanpa memikirkan warga adat.
“Kami masyarakat adat Marga Benakat akan mengambil kembali lahan marga adat peninggal nenek moyang dan orang tua kita dahulu yang dikuasai pihak perusahaan. Karena kami berpikir bahwa PT MHP tidak memikirkan kepentingan masyarakat adat,” Ujar M Yakub, yang juga Simpatisan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Minggu (13/1/2019).
Masih kata dia bahwa lahan adat ini sudah dikelolah pihak perusahaan dari tahun 1992 hingga sekarang pengelolahan lahan ini hanya untuk kepentingan perusahaan kayu industri yang tidak berkontribusi ke masyarakat kawasan adat
“Pengelolahan tanah adat oleh perusahaan ini tidak berkontribusi ke masyarakat adat, padahal penghasilan perusahaan kayu industri sudah berjalan lebih dari 27 tahun yang lalu hingga sekarang. Sementara pemilik waris tanah dalam hal ini anak cucu marga adat tidak bisa mengelolah lahan tersebut,” ujar dia saat dikonfirmasi, di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.
Ketika ditanya letak wilayah tanah adat marga benakat M Yakub yang juga tokoh masyarakat ini menyebutkan bahwa kawasan adat Marga Benakat terletak di sepanjang hilir Sungai Benakat, meliputi kecamatan, desa, dusun Belanti, Petalangan Gerandong Baung Selatan, Sungai Baung dan Kelurahan Talang Ubi Selatan.
Saat dikonfirmasi, Mutakabir,S.H Supervisor CSR & Legal unit VI Lubuk Guci wilayah II Benakat mengatakaan bahwa Pihak perusahan MHP Telah bekerja berdasarkan konsesi pemetaan kehutanan provinsi dalam hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi.
“Kepada masyarakat adat benakat alangkah lebih baiknya permasalahan ini jika diselesaikan secara duduk bersama dengan melampirkan data dan fakta dari pihak adat dan data yang di punya MHP,” kata Obi Aulian, sapaan akrabnya saat dihubungi Via Whatsapp pribadi.
Perlakuan PT MHP juga diduga melangkahi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-X/2012. Dikarenakan PT Musi Hutan Persada (MHP) kuasai dan kelola lahan adat Marga Benakat tanpa memikirkan kepenting masyarakat.
Peraturan MK tersebut juga menjelaskan, Undang-Undang MK Nomor 35 tersebut sudah jelas menegaskan kembali bahwa hutan yang berada di kawasan masyarakat adat bukan lagi sebagai hutan negara. (ted/yus)
