Masyarakat Tidak Mampu dan PNS Bisa Dapat Pelayanan Hukum Gratis

0
906

Masyarakat Tidak Mampu dan PNS Bisa Dapat Pelayanan Hukum GratisRUBRIK, LAMPUNG TIMUR -Pengadilan Negeri (PN) Sukadana Kabupaten Lampung Timur (Lamtim)

melakukan nota kesepakatan (MOU) dengan Korpri dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan PNS yang tersandung masalah hukum.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam surat nomor 007/039/32/SK/2016 sebagai implementaai pasal

92 ayat 1 huruf D dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Drs M Mastur MM selaku pengurus Korpri Lamtim pihak kesatu, selanjutnya Dewi Suryani

Hutagalung dari Posbakumdin Lamtim berdasarkan surat tugas nomor 166/Posbakumdin/V/2012 posbakumdin pusat per tanggal 25 Maret 2015 disebut pihak kedua.

Ketua PN Sukadana Agam Syarif Baharudin mengatakan, bagi masyarakat yang tidak mampu berhak juga untuk mendapatkan layanan bantuan hukum

secara cuma-cuma dengan cara mendapatkan Posbakumdin.

Dia mengatakan, sebelum mendapatkan pelayanan Posbakumdin, masyarakat yang

tersandung masalah hukum di atas 5 tahun terlebih dahulu harus melengkapi persyaratannya.

“Bagi masyarakat yang tersandung masalah terlebih dahulu lengkapi

persyaratannya, seperti surat gugatan, surat keterangan tidak mampu dari desa dan surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon dan ketua PN Sukadana,” ujarnya.

Menurut Agam, apabila semua syarat sudah terpenuhi, yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan konsultasi hukum untuk berbagai perkara yang dihadapi. Pelayanannya seperti penulisan dokumen hukum, bantuan untuk

memperoleh layanan pengacara atau Advokat untuk mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan lainnya sesuai kepentingan pemohon serta bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara.

“Bila semua syarat sudah dilengkapi, maka pemohon berhak mendapatkan

layanan hukum dari Posbakumdin,” jelasnya.

Ia juga berharap, semoga PNS dan masyarakat tidak tersandung masalah hukum dan Posbakumdin yang telah disepakati bisa berjalan sesuai dengan rencana.

LEAVE A REPLY