DPRD PALI Menggelar Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tahun 2019
RUBRIK,PALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna Istimewa ke IX dalam rangka Penyampaiyan Pandangan Umum Fraksi -Fraksi Terhadap Rangcangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2019 , yang berlangsung di Ruang Rapat Dewan, Sabtu (24-11-2018)
Rapat Paripurnabke lX ini di pimpin langsung oleh Ke Ketua DPRD PALI Drs H. Soermarjono dan dihadiri oleh 23 Anggota Dewan , serta Bupati Kabupaten PALI Heri Amalindo . Jajaran FKPD , SKPD, tokoh agama , tokoh masyarakat , tokoh pemuda serta LSM.
Undangan Rapat Paripurna Pandangan fraksi-fraksi terhdapa Raperda 2019 PALI
Di kesempatan itu Fraksi PDI-P Mulyadi SP menyampaikan apresiasai yang tinggi kepada pihak Eksekutif yang telah mengajukan tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD PALI Tahun anggaran 2019 .
Sebemlumnya, pihak Eksekutif bersama DPRD telah membahasa
Dan telah menetapkan kebijakan umum
APBD dan plafon anggaran tahun 2019, dan beberapa hari yang lalu juga telah di sampaikan nota keuangan rancangan peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2019 kepada DPRD yang semua itu mempunyai proses mekanisme yang harus di lakukan pada sitiap tahun , proses mekanisme itu merupakan perwujudan dan emplementasi terhadap perundang udangan yang ada, seperti undang undang tentang perturan tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Daerah,
Peraturan mentri Dalam Negri. No 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran tahun anggaran 2019.
Mengacu permedagri tersebut, yang ataur pedoman penyusunan APBD , 1.adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
2.pinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknik penyusuan APBD dan hal kusus lainya.
Ruang Sidang Paripurna Pandangan Fraksi DPRD PALI
Fraksi Partai Amanat Nasiinal (PAN) yang di bacakan Darmadi Suhaimi SH mengatatakan . Pembahasan PPBD siatiap tahun anggaran merulakan agenda yang sangat penting , APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan Daerah dalam rangka melaksana kewenagan untuk menyelenggarakan pelayanan.
Namun yang kami sayangkan pengajuan APBD tidak tepat waktu. Kami mengharapkan agar di sampaikan pengajuan tersebut seharusnya tepat waktu .
Fraksi PAN menyambut baik pembentukan Desa persiapan namun desa persiaapan yang usianya lebih dari tiga tahun agar segerah di segera usulkan menjadi Desa devenitif dan serius di lakukan evaluasi terhadap puluhan Desa persiapan tersebut, baik kepada 10 desa yang usiah nya lebih dari tiga tahun , karena pemerintah Desa merupakqn ujung tombak mendekatkan pembangunan kepada Masyarakat
Di bidang Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun selalu menunjukan angka yang sangat mengembirakan kondisi seperti ini tentu harapan kita semua agar geliat pembanguna di bumi serapat serasan ini terus berjalan.
Namun kami melihat pemerintah masih belum patuh dalam pengelolahan keuangan , prinsip prinsip angaran yang selalu kita dengungan hanya kita jumpai dalam bentuk bahasa tulaisan semata , dalam inmplementasinya kita belum mengukuti prinsip – prinsip angaran yaitu trasparan angaran, angkutabel angaran , disiplin angaran , keadilan angaran dan efisiensi angaran.
Fraksi PAN berharap agar tahun depan atau paling tidak peleksanaan angaran tagun 2018 berubah ke arah yang lebih baik sehingga opini WTP dari badan pemeriksaan keuangan RI dalap kita raih kembali .(ADV)
