Enam Fraksi DPRD Metro Beri Sejumlah Catatan Hasil Audit BPK RI

RUBRIK METRO – DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi ihwal raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Tondi Nasution  di ruang rapat DPRD.Sidang Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD merupakan lanjutan penyampaian pertanggungjawaban yang disampaikan Wali Kota Wahdi.

Paripurna beragendakan pembacaan pandangan 6 fraksi yang ada di DPRD Metro.

Sesuai dengan kesepatakan satu fraksi yakni Fraksi Nasional Demokrat atau Nasdem menyampaikan pandangan umum secara terpisah,  sementara lima fraksi menyampaikan pandangan umum secara kolektif.

Pandangan umum Fraksi Nasdem yang dibacakan Abdulhak yang menyoroti sejumlah cataan terkait pencapain dan peruntukan pendapatan dan belanja daerah kurun 2020.

Terdapat seditkitnya 10 catatan yang diberikan Fraksi Nasdem, di antaranya terkait temuan pajak dari BPK RI pemberian hibah kekuranagn volume pekerjaan OPD. temuan sejumlah rekening bank atas nama SD dan SMP peruntukan sejumlah dana termasuk dana bagi hasil, dana BOS dan BOSDA, serta terkait tenaga harian lepas{THL) Pemkot Metro.

Fraksi Nasdem  menyebut pendapatan daerah dari tahun ke tahun memiliki progres yang sangat lambat.

Merujuk Temuan BPK  RI terkait pajak yang tidak disetor OPD selaku pemungut pajak menimbulkan pendapatan yang belum mampu dimaksimalkan pemerintah mencapai puluhan juta rupiah.

Rekomendasi BPK masih terdapat asumsi pendapatan yang belum dipungut sebesar 50 puluh juta rupaih lebih yang berasal dari BLUD RSU Ahmad Yani, Sekretariat DPRD,dan Dinas Koperasi dan UMKM.

Fraksi Nasdem menyarankan agar Pemerintah Kota Metro segera membuat kebijakan dan regulasi sebagai solusi dari persoalan tersebut.

Selain itu, Fraksi Nasdem juga mempertanyakan peruntukan atas dana bagi hasil sebesar 56,3 milyar serta kejelasan terkait jumlah tenaga harian lepas (THL) yang ada di sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Basuki yang menyampaikan pandangan Lima Fraksi secata kolektif yakni mewakili Partai Golkar, PDI Perjuangn,  PKS, Partai Demokrat dan partai Amanah Bangsa menyoal pengelolaan ABD Pemkot Metro sepanjang tahun 2020 lalu.

pemerintah diminta segera menindklanjuti sejumlah temuan keuangan oleh BPK RI.

OPD terkait diharapkan dapat bekerja ekstra untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan pendapat pajak reklame, pajak restoran dan tempat hiburan.

Satker terkait diminta melalukan inovasi dan terobosan mengenai sumber daerah secara berkala sehingga dapat dicapai secara maksimal.

Pemanfaat aset berupa tanah, bangunan maupun gedung milik pemerintah diharapakan dapat menjadi pendongkrak PAD dari pengoptimalan pontesi daerah yang ada di Bumi Sai Wawai.

Selain itu Basuki mengapresiasi predikat ke 11 Wajar Tanpa Pengecualain(WTP) yang disabet Kota Metro secara beruntun.

Sejumlah capain di antaranya perencanaan pembangunan terbaik di tingkat provinsi selama 5 tahun berturut-turut, predikat pelayanan publik yang sangat baik dari kementerian pemberdayaan aparatur negara untuk pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan, diharapkan menjadi motivasi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wali Kota Wahdi Sirajudin dalam pemaparan jawaban pandangan Fraksi DPRD Metro menyebut masukan fraksi-fraksi di DPRD Metro bakal menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Dia menegaskan  masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi untuk memajukan Mota Metro.

Untuk itu diperlukan sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan Kota Metro sesuai visi-misi yang dicanangkan pemerintah.

Sejumlah catatan berupa saran dan kritik yang digariskan fraksi-fraksi akan menjadi acuan pertimbangan untuk menyusun program kinerja di seluruh OPD di Kota Metro. (Red)