KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi Terkait Kasus Suap Proyek Meikarta
RUBRIK, BEKASI – Kasus suap yang menyeret nama Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah aparat lainnya sudah masuk dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada Rabu (17/10), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) lakukan penggeledahan Kantor Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.
“Malam ini, tim juga sedang melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Bekasi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (17/10).
Mengutip Merdeka.com, Sebelum menggeledah Kantor Bupati Bekasi, KPK telah menggeledah rumah milik Neneng, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, dan Kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, Banten. Tim penyidik telah menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini.
“Dari penggeledahan di DPMPTSP sejauh ini disita sejumlah dokumen terkait perizinan Meikarta,” ujar Febri.
Atas kasus dugaan suap tersebut, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka. Selain Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Keterkaitan sejumlah pejabat dengan proyek tersebut dikarenakan pembangunan yang cukup kompleks yaitu mencakup pembangunan apartemen , pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Untuk proses perizinan, diketahui Bupati Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji Rp13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.(*/dw)
