Pendapatan di APBD Kota Metro 2017 Turun Dibanding 2016, Apa Saja Faktor Penyebabnya?
RUBRIK, METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Metro 2017 di ruang sidang DPRD, Jumat (25/11/2016).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Anna Morinda itu, Walikota Metro Achmad Pairin menjelaskan, APBD Kota Metro tahun 2017 mengalami penurunan pendapatan sebesar 1,19 persen.
Menurut Pairin, penurunan terjadi pada pendapatan daerah yang sah, dana penyesuaian dan otonomi khususnya sebesar 91,84 persen. Namun penurunan ini diimbangi dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,49 persen dan dana perimbangan sebesar 6,73 persen.
Pendapatan APBD 2017 direncanakan Rp 814.354.761.408 yang bersumber dari PAD Rp 127.386.258.021. Dan untuk dana perimbangan Rp 631.263.755.000, yang terdiri dari hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 27.398.008.000, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 463.881.055.000, dana alokasi khusus (DAK) Rp139.984.692.000. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 55.704.748.387.
“APBD tahun 2017 telah disusun berdasarkan perangkat daerah yang baru, dengan mengacu pada program prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota ini tahun 2016-2021,” katanya.
Menurutnya, dokumen RPJMD menyisakan empat tahun lagi, dan bukan waktu yang cukup jika dilihat kapasitas fiskal daerah, namun jika dilihat dari semangat dan persatuan stakeholder empat tahun adalah waktu yang panjang untuk membuat Metro lebih baik lagi.
Dijelaskanya, penyusunan APBD tahun 2017, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD 2017, Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Metro tahun 2016-2021, serta draf Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro yang saat ini sudah mendapat nomor register dari Pemerintah Provinsi.
“Untuk itu dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, kita rencanakan dan implementasikan APBD tahun 2017 dengan akuntabel dan tepat sasaran,” tuntasnya.
Lebih lanjut menurutnya, tahun 2017 akan menjadi tahun impelementasi pelaksanaan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Metro periode 2016-2021.
“Belanja langsung itu diarahkan untuk program pembangunan, khususnya program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti peningkatan kualitas infrastruktur pinggiran kota,” jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Metro mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi hasil rapat kerja dengan Pemkot Metro. Ia meminta dalam APBD 2017 ada peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, serta pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.(*)
