Pemkab PALI Mulai Masuk Tahapan RENJA 2025

RUBRIK,PALI — Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Perangkat Daerah, Senin (26/2/2024).

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Bupati PALI, Dr. Ir. H. Heri Amalindo, MM yang diwakili oleh Wakil Bupati PALI, Drs. H. Soemarjono itu digelar di Guest House Bupati PALI, Komperta Pendopo.

Digelarnya Forum Perangkat Daerah itu dalam rangkaian penyusunan rancangan awal rencana kerja (renja) tahun anggaran 2025.

Kepala Bappeda kabupaten PALI, Ahmad Jhoni mengatakan bahwa Forum Perangkat Daerah diharapkan menghasilkan usulan, saran dan masukan dalam penyusunan awal renja tahun anggaran 2025. Dikatakan Ahmad Jhoni penyusunan rancangan awal renja, haruslah memuat rumusan program berdasarkan RPJMD 2021-2026, serta usulan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

“Persiapan penyusunan tanggal 2 Desember 2023. Dilanjutkan kegiatan pra Musrenbang, kemudian forum konsultasi publik, Musrenbang tingkat kecamatan, Penyusunan RKPD, Forum Perangkat Daerah, Asistensi. Kemudian pada bulan Maret mulai penginputan. Setelah itu dilakukan verifikasi usulan baik dari Musrenbang dan verifikasi pokir DPRD,” jelas Ahmad Jhoni.

Ketua FPTI Kabupaten PALI itu juga menerangkan bahwa ada lima prioritas pembangunan kabupaten PALI pada tahun 2025. Yakni pertama pengembangan sarana dan prasarana pendukung ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar dan komunikasi. Kedua, pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

“Ketiga, peningkatan reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Keempat penurunan angka kemiskinan dan Stunting. Kelima peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan inovatif,” katanya seraya mengatakan bahwa tema pembangunan kabupaten PALI tahun 2025 yaitu Pengembangan sarana dan prasarana yang maju, merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wabup PALI didampingi Sekda, Plt. Asisten 2 dan Kepala Bappeda mengatakan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan tahap awal penyusunan RKPD. Dari forum ini diharapkan ada masukan, saran dan koreksi dari masing-masing OPD.

“Setelah mendengar dan menampung dari Musrenbang kecamatan, OPD melalui forum ini diharapkan bisa memberikan saran dan koreksi atas usulan yang telah disampaikan masyarakat. Kalau dari Awal dimulai secara benar, InsyaAllah pelaksanaan juga benar. Untuk itu nanti dikaji, dianalisa mana yang perlu dilaksanakan mana yang tidak,” pungkasnya. (Td)