Ketersediaan Air Pertanian Minim, DPRD Lamteng Datangi Kementerian PUPR
RUBRIK,JAKARTA -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Lampung Tengah melakukan kunjungan Kerja di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta.
Kehadiran para Anggota DPRD Lampung Tengah ini disambut baik pihak dari Kementerian PUPR yang di wakili Kasi Bendungan Irigasi Kementerian PUPR Dadang.Ridwan.
Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, bersama tiga anggota DPRD yang ikut serta menjelaskan tujuannya kunjungan kerja ini untuk melaporkan kondisi bendungan Way Seputih yang kondisinya sudah berkurang daya tampung nya sehingga banyak lahan pertanian warga yang tidak mendapatkan air
”Tujuan dari Kunjungan kerja kita ke Kantor Kementerian PUPR adalah dalam rangka Konsultasi dan sharing juga melaporkan serta meminta perhatian kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan dan rehap berat bendungan Way Seputih yg semakin berkurang daya tampungnya sehingga petani irigrasi tehnis yg dialiri bendungan Way Seputih sering kekuarangan air yang menyebabkan seringnya gagal panen.”ungkap Sumarsono melalui sambungan WhatsApp .(Rabu 4/9/18).
Sumarsono menambahkan, untuk bahan pertimbangan, Anggota DPRD Lampung Tengah membawa bukti yang di butuhkan sebagai acuan pihak Kementerian PUPR dalam menindak lanjuti laporan tersebut.
”Data kita adalah luas lahan irigrasi tehnis yg di aliri irigrasi tehnis Way Seputih seluas 14 ribu hektare dan hanya tersisa 9000 hektar dari potensi sebesar 20 000 hektar sawah irigasi tehnis yang tersebar di lima kecamatan yakni kecamatan Seputih Agung, way Pengubuan, Terbanggi Besar , Seputih Mataram dan Bandar Mataram.”Terang Sumarsono.
Sementara itu perwakilan dari Kementerian PUPR Dadang Ridwan selaku kasi irigasi mengatakan,akan segera membuat Laporan kepada atasannya terkait persoalan dari anggota DPRD Lampung Tengah tersebut.
” Dari pertemuan dengan Anggota DPRD Lampung Tengah ini,semua langsung akan di buat kajian untuk di laporkan ke pimpinan.Dan Kami juga akan segera me lakukan koordinasi dengan Balai Besar pengelola bendungan dan irigrasi provinsi Lampung,”pungkas Dadang Ridwan.(ddy)
