Warga Perwatin Geram Lantaran PT Umas Jaya Tak Kebalikan Tanah Adat

PT GGF Tak Indahkan SK BPN Lampung

RUBRIK,LAMTENG-Sengketa lahan antara Majelis Perwatin Adat Masyarakat Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah, dengan PT. GGF (Great Giant Food) Umas Jaya tak kunjung selesai.

PT. GGF Umas Jaya tidak mengindahkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung Nomor:  15/ 18- 18/ 600/ I/ 2018 tentang Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 2 Tahun 1974 atas nama PT. Sila Jaya, yang kini dikuasai PT. GGF Umas Jaya tersebut.

Menurut Haryadi, salah satu Perwakilan Perwatin Adat, mediasi permasalahan batas wilayah antara pihak PT GGF Umas Jaya dengan Majelis Perwatin Adat Kampung Lempuyang Bandar telah dilaksanakan di aula Mapolres Lampung Tengah sejak setahun lalu tepatnya  pada hari Kamis (7/9/2017).

“Mediasi sudah dilakukan yang difasilitasi Polres Lampung Tengah . Hasil mediasi, BPN Provinsi Lampung sudah menyampaikan hasil pengecekan di lapangan terhadap peta HGU No. 02 Tahun 1974 atas nama PT Sila Jaya. Berdasarkan analisis dan pencarian terhadap dokumen yang ada, tidak terdapat dan tidak terdaftar serta tidak pernah diterbitkan,” ungkapnya

Dalam surat keputusan BPN Provinsi Lampung, kata Haryadi, di antaranya bahwa terhadap HGU Nomor 2 Tahun 1974 atas nama PT Sila Jaya tidak pernah diterbitkan sertifikatnya dan dari BPN  sudah turun melakukan pengecekan namun tidak ada HGU yang di maksutkan.

“Sertifikatnya tak pernah diterbitkan. BPN Lampung Tengah  juga sudah melakukan penelitian dan memberikan penjelasan bahwa di Kampung Lempuyang Bandar tidak terdapat HGU atas nama PT Sila Jaya. Tapi, kenapa kok PT GGF Umas Jaya masih menguasai lahan,” ujarnya.

Dahlan Efendi, Perwatin Adat lainnya, menambahkan, sesuai dengan surat yang telah dikeluarkan BPN Provinsi Lampung bahwa PT GGP Umas Jaya tidak punya hak atas tanah. “Sudah jelas PT GGF tidak punya hak atas tanah itu. Karena itu, kami minta kepada perusahaan agar mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat adat Lempuyang Bandar ,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Dahlan mengatakan , pihaknya juga akan mencoba berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah . “Kita juga akan koordinasi dengan Pemkab Lamteng agar membantu menyelesaikan persoalan ini supaya tidak berlarut-larut. Jika tetap tak ada penyelesaian, kita akan gelar aksi damai menuntut hak,” ungkapnya.(Ddy)