Terungkap dalam Hearing, SKPD Lamteng Tak Punya Data Program Kerja dan Lemah Dalam Pengawasan
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lampung Tengah lemah pengawasan dan data. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat antara panitia khusus DPRD Lampung Tengah dengan beberapa SKPD, Jumat (23/9/2016).
Ketua Pansus Perangkat Daerah I Kade Asian Nafiri sangat menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, kata dia, para SKPD ini hanya menunggu tanpa adanya pengawasan terkait program dan juga perizinan serta data akurat yang diperlukan untuk kepentingan publik yang masih menggunakan data lama tanpa adanya perubahan secara berkala.
Untuk hal itu wakil rakyat menegaskan kepada para SKPD lebih cermat dalam data dan pengawasan karena itu penting untuk meningkatkan kinerja dan target kedepannya.
“Hal ini harus segera diperhatikan oleh semua SKPD karena data dan pengawasan sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target kedepan,” tegas I kade.
Hadir dalam rapat dengar pendapat di antaranya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dari sekian dinas yang hadir mereka tidak dapat menjelaskan tentang data yang diminta oleh pansus dan juga kebingungan saat ditanyakan terkait pengawasan yang dilakukàn oleh dinas terkait program kerjanya.
Salah satunya Dinas Koperasi dan UKM yang hadir tidak dapat menjelaskan terkait data jumlah koperasi simpan pinjam yang ada di Lampung Tengah dan terlalu mudahnya pemberian izin mendirikan koperasi sehingga tidak terpantau lagi jumlah koperasi yang aktif dan tidak aktif lagi.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Syahreza, pihaknya sudah melakukan pengawasan setiap koperasi yang ada tetapi terkait adanya koperasi yang sudah tidak aktif lagi perlu waktu lama untuk menghapuskannya.
“Kami sudah melakukan pengawasan setiap tiga bulan sekali. Namun karena luas wilayah Lampung Tengah yang juga menjadi kendala untuk mendata secara terus menerus ke bawah. Soal adanya koperasi yang sudah tidak aktif lagi kami perlu waktu yang lama untuk menghapusnya,” jelas Syahreza.
Menanggapi hal itu, pansus DPRD Lampung tengah berharap SKPD membenahi hal tersebut dan saling bersinergi dengan dinas terkait untuk menyatukan data yang diperlukan agar kedepan pengawasan akan dapat berjalan lancar dan demi kepentingan lampung tengah.
“Saya harap SKPD membenahi masalah pengawasan dan data data kerja dan juga saling bersinergi antara dinas yang berhubungan demi kelancaran segi pengawasan dan juga demi kepentingan Lampung Tengah,” tegas I Kade.(ddy)
