Pilkada Lewat DPRD Bisa Jadi Alternatif Demokrasi Pancasila
RUBRIK,JAKARTA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif sistem demokrasi di tengah tingginya biaya politik dan maraknya praktik transaksional dalam Pilkada langsung.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Simposium Nasional SMSI bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” yang digelar di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, menyatakan demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas pemilihan langsung. Menurutnya, Demokrasi Pancasila juga menekankan stabilitas pemerintahan, efektivitas kepemimpinan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Pemilihan kepala daerah melalui DPRD pernah memberikan stabilitas politik. Model itu bisa menjadi referensi historis untuk dirancang ulang secara lebih demokratis dan transparan,” ujar Yuddy.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan STIK, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, menilai persoalan utama Pilkada saat ini terletak pada lemahnya kaderisasi dan rekrutmen elite politik, bukan semata mekanisme pemilihannya.
Ia menilai sistem pemilihan lewat DPRD memiliki keunggulan dalam efisiensi biaya dan kontrol politik. “Jika disusun dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pemilihan melalui DPRD dapat menjadi opsi yang rasional,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, mengingatkan bahwa Pilkada langsung tetap memberikan legitimasi kuat karena mandat berasal langsung dari rakyat.
Namun demikian, ia mengakui wacana pemilihan melalui DPRD layak dikaji secara objektif guna meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah dan menekan politik uang. “Apa pun modelnya, kedaulatan rakyat harus tetap menjadi prinsip utama,” tegasnya.
Simposium yang dipandu Sekjen SMSI Makali Kumar tersebut menegaskan komitmen SMSI untuk mendorong diskursus Pilkada yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjelang Pilkada 2026.(*)
