Metro Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos 2026
RUBRIK,KOTAMETRO — Pemerintah Kota Metro mendukung Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) 2026 sebagai langkah memperkuat penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Kota Metro dipercaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 yang diikuti jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia Provinsi Lampung, camat, lurah, serta unsur pelayanan masyarakat.
Dalam sambutan Wali Kota Metro yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Helmi Zain, disebutkan bahwa digitalisasi diperlukan untuk mengatasi persoalan akurasi data penerima bantuan.
“Kita masih sering mendengar masyarakat yang dinilai mampu justru tetap menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan belum tersentuh bantuan sosial,” ujar Helmi.
Melalui sistem baru tersebut, data penerima bansos akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan administrasi kependudukan. Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta verifikasi biometrik juga digunakan untuk mencegah duplikasi dan meningkatkan validitas penerima.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyebut masyarakat nantinya dapat mendaftar bansos secara mandiri melalui Portal Perlinsos. Dana bantuan akan disalurkan langsung ke rekening penerima dan dapat digunakan melalui mobile banking, QRIS, ATM, maupun agen perbankan.
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Aulia Fahrunnisa, mengatakan penerapan DPI di 42 daerah merupakan bagian dari persiapan menuju sistem bansos digital secara nasional. Ia mencontohkan pilot project di Banyuwangi yang berhasil mendaftarkan sekitar 359 ribu keluarga dalam waktu kurang dari satu bulan.
Digitalisasi bansos diharapkan tidak hanya meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi juga mempercepat pelayanan, memperkuat inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi anggaran. Pemerintah memperkirakan sistem tersebut berpotensi menghemat anggaran nasional hingga Rp101 triliun-Rp127 triliun.
Pemkot Metro selanjutnya akan mempersiapkan penerapan program tersebut agar manfaat digitalisasi bansos dapat dirasakan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah.(ADV)
