Kurangi Ketergantungan DAU dan DAK, Pemkab Lamteng Disarankan Maksimalkan PAD

RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar sidang paripurna tentang penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lampung Tengah tahun 2016.

Rapat paripurna ini merupakan rapat keempat masa sidang pertama DPRD Lampung Tengah tahun 2017 yang digelar pada Jumat (26/5/2017).

Rapat paparipurna dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Tengah H Ahmad Junaidi Sunardi didampingi Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III H Joni Hardito. Paripurna juga dihadiri  oleh Bupati Mustafa serta jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Ketua Pansus LKPj Bunyana menjabarkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Lampung Tengah. Di antaranya, yaitu arah kebijakan kebijakan umum pemerintah daerah. Dalam RPJMD tahun 2016-2021, visi yang akan dicapai oleh pemerintah daerah adalah Lampung Tengah sebagai lumbung pangan.

“Sedangkan untuk mengembangkan lumbung pangan seperti yang diinginkan belum terlaksana dengan baik, sehingga bupati dan staf harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan program- program dan kegiatan yang kongkret sesuai dengan visi dan misinya,” jelasnya.

Selanjutnya adalah terkait pengelolaan keuangan daerah. Tingkat ketergantungan fiskal pada penerimaan dana dari pusat berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) masih tinggi, sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya enam persen.

Untuk itu perlu upaya peningkatan PAD secara maksimal, antara lain: peningkatan sumber sumber PAD tanpa membebani iklim dunia usaha, mengadakan evaluasi terhadap perda yang tidak sesuai  dengan nilai obyek pajak tau retribusi.

“Contohnya NJOP (nilai jual objek pajak) Kabupaten Lampung Tengah nilainya sudah lama tidak ada perubahan, dan nilainya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang,” ungkapnya.

Menurut Bunyana, oleh karena itu, pansus mengharapkan adanya pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi. “Ini yang perlu kami tekankan benar yaitu pengawasan dan penerimanaan pajak dan retribusi dan ini harus dikawal benar Pak Bupati,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Bunyana, pansus juga mengharapkan penyusunan perencanaan anggaran lebih cermat dan memperhitungkan waktu pelaksanaan kegiatan. Sebab, penyerapan anggaran belanja kurang maksimal terutama triwulan satu sampai tiga dan terdapat kegiatan yang tertunda karena keterbatasan waktu.

Dalam kesempatan tersebut, Pansus juga menyoroti permasalahan penyelenggaraan urusan disentralisasi, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat umum.

Menanggapi penilaian Pansus, Bupati Lampung Tengah Mustafa mengatakan, saat ini banyak perusahaan yang membayarkan Pph 21 dan PPh 25 ke luar daerah. Pihaknya sudah menyurati dan berkoordinasi serta meminta bantuan dari para anggota dewan yang ada untuk menggedor sehingga perusahaan mau membayarkan PPh 21 dan PPh 25 di Llampung Tengah.

Jika hal ini diterapkan tentunya akan meningkatkan PAD Lampung Tengah. Hal ini sudah diterapkan di daerah Bandung, Jawa Barat. “Jika hal ini dapat dilakukan di Lampung Tengah maka kenaikan PAD dapat mencapai 70 persen, sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi menarik pajak dari masyarakat,” kata bupati.

Mustafa mengatakan, terkait NJOP, pihaknya akan melihat dan mengkajinya kembali. Sebab, NJOP harus sesuai dengan penggunaan dan tingkat struktur lahan yang ada. “Terkait masalah ini, kami perlu dukungan dari wakil rakyat, sehingga dapat diwujudkan secara maksimal,” tukasnya.(Adv)