DPRD Lamteng Gelar Paripurna Penyampaian Lima Raperda 2018

RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat Paripurna Istimewa tentang Pengesahan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan Pengesahan Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lamteng tahun 2018.

Rapat yang digelar di gedung dewan setempat, Senin (12/3/2018), dipimpin langsung Ketua DPRD Lamteng A Junaidi Sunardi didampingi Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III Joni Hardito, serta 35 anggota dari 50 anggota DPRD, dan Sekretaris DPRD Lamteng Syamsi Roli.

 

Nampak hadir pula Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Sekretaris Kabupaten Adi Erlansyah, para Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Pemkab Lamteng, para Kepala Dinas, Badan dan Bagian, serta jajaran Forkopimda Lamteng.

Ketua DPRD Lamteng Junaidi memaparkan, dalam rapat paripurna kali ini pihaknya membahas Peraturan Daerah Tahun 2018 dan Lima Raperda.

Yaitu Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang pelayanan informasi publik lingkungan pemerintah daerah, Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha perikanan dan nelayan, Raperda irigasi, dan terakhir Raperda tentang perlindungan hak buruh atas upah.

“Saya atas nama DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Lamteng dan rekan-rekan eksekutif atas kerja samanya. Semoga apa yang telah kita sepakati bersama, Raperda ini dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Lamteng,” ujar Loekman Djoyosoemarto saat menyampaikan sambutannya.

Loekman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masing-masing Fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda poko-pokok pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyusun empat Raperda sebagaimana yang telah disampaikan,” ungkapnya.

Sehubungan dengan empat Raperda inisiatif DPRD akan disampaikan dengan hal-hal sebagai berikut.

Terkait dengan Raperda tentang palayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah, ini sebagai pedoman pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka perlindungan.

Kemudian Raperda pelindungan dan pemberdayaan usaha perikanan dan nelayan, ini mestinya sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan usaha perikanan dan nelayan.

Tujuannya guna menunjang pembangunan perikanan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup untuk pembudidaya ikan dan nelayan serta demi melestarikan sumber daya ikan.

Terkait Raperda tentang irigasi, ini nantinya sebagai dasar dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan mengedepankan partisipasi masyarakat petani, baik yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air maupun petani yang belum tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air.

Terkait Raperda pelindungan hak pekerja atau buruh atau upah, hal ini sebagai salah satu upaya menjamin upah yang layak bagi tenaga kerja. Dengan upah yang layak ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Ketua Bapemperda DPRD Lampung Tengah, Saifulloh Ali mengatakan bahwa pihaknya meminta para kepala bagian hukum baik dari DPRD maupun Pemerintah Lampung Tengah untuk bersiap melakukan kajian bersama serta melakukan studi banding guna penyempurnaan perda dan minta pemerintah daerah untuk dapat  menganggarkannya.

”Saya berpesan kepada Kabag Hukum DPRD juga Kabag Hukum Pemda Lampung Tengah untuk segera mempelajarinya bersama dan jika dalam penyusunan raperda harus dilakukan studi banding ke daerah lain, maka pemerintah daerah harus segera menganggarkannya agar semua Raperda dapat segera sesuai,” jelas Saifulloh.

Sementara itu Plt Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto berharap adanya hubungan kerja sama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh Lampung Tengah.

“Marilah kita memulai untuk bermitra secara baik dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, agar dijadikan pelajaran untuk melangkah pelaksanaan tugas ke depan. Mudah-mudahan dengan niat baik kita bersama, semua permasalahan yang ada di Lampung Tengah ini akan kita selesaikan dengan baik,” harap Loekman.

Menyangkut masalah anggaran, lanjut Loekman, pihaknya juga akan siapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Semoga semua raperda yang telah kita bahas pada hari ini dapat kita setujui bersama dan ke depan dapat bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah,” ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, lanjut Loekman, mulai hari ini di Lampung Tengah terdapat angkutan perintis dari Bandarjaya ke Kalirejo via Seputih Agung-Selusuban, yang merupakan program dari Kementerian Perhubungan.

Kemudian bus sekolah dengan jalur atau rute Gunung Sugih-Anak Tuha juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat pelajar.

“Karena kita melihat bahwa setiap jam pulang sekolah angkutan-angkutan kota itu sangat memperihatinkan karena anak-anak sekolah naik di atas kap mobil. Untuk antisipasi kecelakaan yang kita tidak inginkan maka pada kesempatan ini jalur angkutan anak sekolah itu diarahkan ke arah Gunung Sugih-Anak Tuha. Untuk itu kami mohon dukungan dari rekan-rekan Legislatif,” pungkasnya.(ADV)