Gubernur Lampung Serahkan Bantuan Beras Bersubsidi ke Masyarakat Pra Sejahtera
RUBRIK, METRO – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo membuka Grand Launching penyerahan beras bersubsidi keluarga sejahtera dan bantuan pangan nontunai (BPNT) tahun 2017 dalam rangka HUT Provinsi Lampung ke-53 di Balai Benih Induk (BBI) Pekalongan, Lampung Timur, Selasa (14/3/2017).
Hadir dalam acara tersebut Walikota Metro Achmad Pairin dan Wakil Walikota Metro Djohan, Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori, serta Walikota/Bupati dan unsur Fokorpimda di seluruh Provinsi Lampung.
Ketua Panitia Pelaksana, Kabag Perekonomian Provinsi Lampung, mengatakan beras diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu bantuan diberikan kepada 600 ribuan masyarakat prasejahtera di Provinsi Lampung. Bantuan diberikan untuk menjaga kesetabilitasan harga dan menekan inflasi harga beras.
Gubernur Lampung Ridho Ficardo mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk nawacita yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bentuk nawacita tersebut yakni memperkuat kehadiran pemerintah di masyarakat dengan membantu dalam keadaan sulit.
Berdasarkan laporan yang diperoleh Gubernur Lampung, bantuan yang diberikan 12 kg beras per kepala keluarga. “Bantuan yang diberikan seringkali dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata melebihi kuota sehingga diharapkan perlu adanya musyawarah,” kata Ridho.
Gubernur juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya launching tersebut yang diharapkan pelaksanaannya dapat diapresiasi oleh warga masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa di Provinsi Lampung telah memiliki banyak kemajuan, di antaranya dengan semangat juang yang tinggi daya saing di Provinsi Lampung telah meningkat dari peringkat 25 menjadi 18, dan untuk Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Lampung adalah tertinggi di Sumatera.
Indeks tertinggi adalah kesiapan, keuletan dan ketangguhan dari suatu bangsa atau suatu masyarakat dalam menghadapi situasi hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan dinamika gejolak sosial yang ada.
“Itu semua berkat kerja keras seluruh pimpinan daerah, Fokorpimda, Kepala Satker, Camat, Lurah dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Lampung. Dari Kementerian Dalam Negeri Insya Allah akan memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung sebagai daerah terbaik dalam penanganan konflik,” ujarnya.(*)
