Dorongan Reformulasi GBHN oleh MAHUTAMA Disambut Baik MPR RI
DEPOK – Sarasehan Akbar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) digelar bekerjasama dengan MPR RI terkait, “Jihad Konstitusi Muhammadiyah dalam Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dengan Model GBHN”. Kegiatan ini digelar di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Jumat 10 Mei 2019.
Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah mendorong untuk mereformulasi GBHN untuk dijadikan pedoman bagi seluruh lembaga negara dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.
Hal tersebut didukung penuh oleh Martin Hutabarat yang mewakili Pimpinan MPR RI untuk mengkaji GBHN khususnya oleh MAHUTAMA.
Jimly Asshiddiqie sebagai guru besar HTN UI menyampaikan sangat penting menghadirkan GBHN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Aidul Fitriciada Azhari Ketua Umum MAHUTAMA memaparkan GBHN dalam tinjauan historis, filosofis, yuridis dan sosiologis. “Reformulasi GBHN menjadi prioritas menghindari ketidakselarasan pembangunan dalam semua tingkatan baik pusat maupun daerah,” ujarnya pada Jum’at (10/5).
Guru besar IPB Didin S. Damanhuri menyampaikan “Model GBHN seperti masa lalu akan jauh lebih mendalam contentnya, jauh lebih luas partisipasi para elite strategisnya serta jauh lebih legitimate mandat rakyatnya terhadap platform pembangunan. Oleh karena itu, dengan model GBHN tersebut, pertanggungjawaban Presiden baik terhadap ketaatan terhadap Konstitusi maupun terhadap aspirasi rakyat, akan jauh lebih jelas,” ucapnya di hotel Margo, Depok.
Zaenal Arifin Hosen Guru Besar UMJ mendorong MAHUTAMA untuk merespon keinginan MPR RI dengan membentuk tim yang memberikan masukan untuk mereformulasi GBHN baik subtansi maupun regulasi yang disambut oleh Auliya Khasanofa Sekjen MAHUTAMA yang menjadi moderator ketika menyimpulkan dari seluruh narasumber dan siaran persnya bahwa reformulasi GBHN merupakan bagian dari jihad konstitusi Muhammadiyah dengan mendorong perubahan UUD NKRI Tahun 1945 kelima yang disambut antusias oleh 150 orang peserta yang hadir termasuk pengurus MAHUTAMA dari seluruh Indonesia. (rls/ysf)
