Bawaslu Metro Gelar Rakor ‘Penindakan Terhadap Netralitas ASN’
METRO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang penindakan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam rakor ini, Bawaslu melibatkan Propam Polri, Polisi Militer dan Inspektorat Pemda Metro.
Rakor, yang digelar di gedung sidang Bawaslu Kota Metro, ini berlangsung kurang lebih selama 3 jam.
Mujib, selaku ketua Bawaslu Kota Metro mengatakan, ASN wajib netral selama masa kampanye atau menjelang Pemilu 2019. “ASN yang ada di institusi Polri, TNI atau pemerintahan wajib netral, tidak memihak calon manapun,” kata Mujib.
Menurutnya, untuk sanksi yang diberikan kepada ASN yang tidak netral dikembalikan ke masing-masing institusi.
“Untuk mekanisme penindakan dan sanksi yang diberikan kita kembalikan ke institusi masing-masing, apakah sanksi disiplin atau kode etik,” kata Mujib.
Meskipun belum ada laporan terhadap dugaan netralitas ASN. Namun, Bawaslu metro menyatakan, Kota Metro rawan terhadap ketidaknetralan. “Kami persilahkan bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui, ada ASN yang ada indikasi tidak netral bisa melaporkan secara langsyng atau melalui telpon ke Bawaslu,” kata Mujib.
Bawaslu memberikan contoh, beberapa hal yang membuat ASN dikatakan tidak netrak antara lain, memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di rumah, menyebarkan APK ke orang-orang, dan lainnya. (suf)
