Pringsewu Deklarasikan Kabupaten ODF Pertama di Sumatera

0
54
RUBRIK, PRINGSEWU – Kabupaten Pringsewu mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Pendeklarasian ini menjadikan Pringsewu sebagai kabupaten ODF pertama di Provinsi Lampung dan bahkan di Pulau Sumatera.
Kegiatan yang dipusatkan di lapangan perkantoran Pemkab Pringsewu, Senin (14/5/2018) ini dihadiri Dirjen Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Imran Agus Nurali, Kasubdit Sanitasi Direktorat Perkotim Kementerian Bappenas R Laisa.
Hadir juga Kasubdit Pengelolaan Air Limbah Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Suharsono Adi Broto,  Pjs Gubernur Lampung yang diwakili Direktur RSUD Abdul Moeloek dr Patdilangga bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, Direktur Eksekutif AKKOPSI Josrizal Zain, perwakilan Pemkot Cimahi dan Pemkab Malang, serta Provinsi Sumatera Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Stiyono, Dandim 0424 Letkol Arh Anang Hasto Utomo, Wash Advisor V4CP SNV Bambang Pujiatmoko beserta jajaran SNV dari Negeri Belanda.
Pada kesempatan tersebut, juga dibacakan ikrar para camat dan kepala pekon se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka ODF 100%.
Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya mengatakan, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan tercapainya akses 100% air minum memenuhi syarat, 0% kawasan pemukiman kumuh, 100% akses sanitasi layak.
Untuk mendukung target tersebut, kata bupati, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menargetkan ODF pada akhir 2017 lalu.
“Pada tahun 2014 penduduk Pringsewu yang menggunakan jamban sehat baru mencapai 65%, kemudian pada tahun 2015 setelah adanya dukungan dari SNV dengan melakukan pendampingan yang dipusatkan di Kecamatan Pagelaran, sehingga pada tahun 2016 telah dicanangkan deklarasi ODF untuk Kecamatan Pagelaran,” jelasnya.
Guna mendukung tercapainya program tersebut, Pemkab Pringsewu juga mengeluarkan sebuah aturan tentang percepatan universal akses Kabupaten Pringsewu di tahun 2017.
“Strategi yang digunakan dalam upaya percepatan tersebut yaitu dengan mengubah pola pikir yaitu dari program menjadi gerakan sehingga kami mengeluarkan kebijakan tentang  Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Pringsewu ODF atau Gebrak ODF,” katanya.
Sujadi juga mengapresiasi seluruh OPD dan yang tergabung dalam Satgas Gebrak ODF, baik kabupaten, kecamatan, hingga pekon dan kelurahan, SNV, serta Yayasan Konservasi Way Seputih, dan semua pihak yang telah bekerja sama terus berkomitmen dalam kegiatan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pringsewu, yang telah berjihad (Jihad Sanitasi) guna mencapai target Kabupaten Pringsewu ODF 2017 lalu.
“Kalau di bidang kebersihan kota ada piala Adipura, di bidang sanitasi ini mestinya juga ada piala Sanipura, dengan persyaratan harus menjadi kabupaten ODF terlebih dahulu,” ujarnya.
Gubernur Lampung Didik Suprayitno  dalam sambutan tertulis yang dibacakan Direktur RSUD Abdul Moeloek dr Patdilangga menyampaikan selamat untuk Kabupaten Pringsewu sebagai satu-satunya kabupaten di Pulau Sumatera yang telah 100% ODF.
Diungkapkan hubernur, di Provinsi Lampung saat ini ada tiga kabupaten yang diintervensi langsung oleh pemerintah pusat terkait masalah stunting, yakni Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan.
“Kabupaten Pringsewu tidak termasuk di dalamnya, ini berarti bahwa Pringsewu sudah dianggap baik dan sehat,” ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Imran Agus Nurali mengapresiasi Kabupaten Pringsewu yang telah mendeklarasikan ODF.
“Pendeklarasian ini diharapkan dapat memacu dan memotivasi kabupaten dan kota lainnya di seluruh Indonesia,” harapnya.
Di samping itu, kata dia, Kementerian Kesehatan juga mengapresiasi dengan adanya kolaborasi lintas sektoral yang dilakukan oleh tim teknis STBM bersama industrial sektor serta masyarakat Kabupaten Pringsewu.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah yang besar merupakan kunci keberhasilan STBM ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan berbagai penyakit.
“Komitmen pemerintah daerah ini dapat ditunjukan dengan alokasi anggaran APBD untuk program sanitasi, khususnya kegiatan pemicuan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena paradigma yang dibangun oleh STBM mengedepankan pembangunan sanitasi berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, bukan pembangunan berbasis konstruksi dan subsidi,” ujarnya.
Imran juga berterima kasih kepada SNV yang selama ini melakukan pendampingan kepada Kabupaten Pringsewu dalam rangka mencapai STBM atau Kabupaten Pringsewu ODF.
Terpisah, Direktur Eksekutif AKKOPSI Josrizal Zain mengatakan kegiatan Advocacy Horizontal Learning (AHL) yang kali ini digelar di Pringsewu dengan dirangkai deklarasi ODF tersebut, merupakan kegiatan rutin AKKOPSI yang saat ini beranggotakan 485 bupati dan walikota, dalam rangka mempercepat penyebaran praktik dan pembelajaran bagi kepala daerah dan pelaku kunci yang peduli untuk mengupayakan pencapaian universal access di daerahnya.
“Biasanya daerah-daerah yang berhasil mencapai 100% ODF adalah Kota. Tetapi Kabupaten Pringsewu ternyata dapat mencapai target. Ini adalah berkat kepemimpinan Bapak Sujadi yang juga merupakan salah satu pengurus AKKOPSI, yakni bidang pemberdayaan dan penguatan kapasitas,” kata mantan Walikota Payakumbuh tersebut.
Wash Advisor V4CP SNV Bambang Pujiatmoko mengatakan, keberhasilan Kabupaten Pringsewu menuntaskan persoalan sanitasi dasar dengan pencapaian 100% akses jamban sehat merupakan kontribusi nyata dalam upaya pencapaian target universal (universal access) di Provinsi Lampung dan berkontribusi pada target nasional, yang dikenal dengan 100-0100, yakni 100% akses sanitasi, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses air minum.
Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, sebagai Ketua Satgas Gebrak ODF Kabupaten Pringsewu dalam kesempatan tersebut menambahkan dalam rangka mensukseskan serta mengejar target ODF 100%, pihaknya bekerja sama dengan menggandeng sejumlah pihak di antaranya aparat kepolisian dan TNI, serta Kementerian Agama beserta tokoh agama dan masyarakat.
“Bahkan melalui kotbah Jumat, juga disampaikan mengenai ODF dan jihad sanitasi ini,” ujarnya.
Seusai pendeklarasian ODF, digelar kegiatan Advocacy Horizontal Learning (AHL) di aula utama kantor sekretariat Pemkab Pringsewu, yang diikuti anggota Asosiasi Kabupaten  dan Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).
Acara diakhiri dengan peresmian Tugu ODF di Pekon Pujiharjo, Kecamatan Pagelaran.(rls/humas)

 

LEAVE A REPLY