Pansus DPRD Metro Sebut Bisa Hemat Rp 700 Juta, Sepakati 14 Dinas dan Tujuh Badan

RUBRIK, METRO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyepakati 14 dinas dan tujuh badan menjadi peraturan daerah Kota Metro.

Ketua Pansus OPD Nasrianto Effendi mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara pansus DPRD bersama eksekutif, Senin (17/10/2016).

“Jadi, hitungan kami, dengan 14 dinas dan tujuh badan yang kita sepakati ini, itu bisa menghemat Rp 700 juta dari usulan 19 dinas itu. Ini baru dari tunjangan struktural saja. Itu belum tunjangan yang lain ya,” terangnya.

Selain adanya penghematan anggaran, dengan formasi 14 dinas maka sistem miskin struktur kaya fungsi lebih bisa diterapkan. Ketimbang banyak struktur yang berimbas pembengkakan anggaran.

Setelah pembahasan bersama eksekutif, Nasrianto mengaku, pansus akan menggelar rapat pleno internal memantapkan komposisi OPD untuk disahkan menjadi perda dalam rapat paripurna.

“Habis pleno ya paripurna. Artinya 14 dinas ini sudah kita sepakati. Kalau yang biasa kita kerjakan tidak ada perubahan lagi. Jadi ya sudah kelar tadi itu. Tinggal paripurna saja,” terangnya.

Adapun beberapa komposisi dari 19 usulan Pemkot yang berubah di antaranya, penggabungan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Kemudian Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretaris Kota Metro Ishak membenarkan koreksi pansus terhadap usulan 19 dinas dan empat badan menjadi 14 dinas dan tujuh badan.

Namun, pihaknya meminta pansus OPD dapat kembali mempertimbangkan penggabungan yang malah bisa memperberat beban pekerjaan. Seperti Dinas Perumahan yang akan digabung dengan Lingkungan Hidup.

“Amanat undang-undang, Lingkungan Hidup berdiri sendiri. Atau perdagangan digabung dengan koperasi dan UMKM. Padahal di dalam perdagangan itu ada pasar. Jadi kami masih mengusulkan agar Perdagangan dan Lingkungan Hidup itu berdiri sendiri,” imbuhnya.

Adapun 14 dinas dan tujuh badan yang diusulkan pansus, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH; Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selanjutnya Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Dinas Penanaman modal dan PTSP; Dinas Perhubungan; dan Dinas Kominfo dan Persandian.

Sementara tujuh badan adalah Bappeda, BKD, BPKAD, BPD, Badan Kesatuan Bangsa Politik, Badan Polisi Pamong Praja, dan BPBD.(*)