DPRD PALI Soroti Proyek Tersier Bernilai Hampir Rp 5 M

0
291
Kabupaten Pali, Berita PALI, Media Online PALI, Rubrik PALI, Info PALI
Ketua DPRD PALI Soemarjono meninjau langsung pembangunan irigasi tersier yang didugaenyalahi aturan oleh petani

RUBRIK, PALI – Proyek irigasi tersier di Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan
mendapat sorotan dari Ketua DPRD PALI Drs H Soemarjono dan Ketua Komisi 2 H Amran SH bidang pengawasan dan pembangunan, serta Anggota DPRD Sudarmi.

Dalam waktu dekat DPRD PALI akan memanggil pihak Dinas terkait dan pihak Sub Kontraktor, terkait proyek yang dikerjakan oleh PT Bahana Pratama Konstruksi dengan nilai kontrak Rp 4.893.219.000.00, tersebut.

Berita PALI, Media SUMSEL, Info PALI, RUBRIK PALI, Portal Berita Pali
Kondisi Irigasi di Kampung Benakat Minyak PALI yang menjadi polemik warga

Dikatakan oleh Anggota DPRD sekaligus Ketua Komisi II, H. Amran SH di Balai Desa Benakat Minyak mengatakan, sebelum memulai pengerjaan proyek, dinas terkait bersama konsultan, subkon proyek masyarakat dan pemerintah desa harus saling berkoordinasi untuk menentukan titik nol.

“Jangan seperti ini, tau-tau ada pengerjaan proyek, jangankan masyarakat dan pemerintah desa yang tidak mengetahui ada proyek, kami sebagai dewan saja tidak mengetahuinya”, tegas Amran dengan lantang, Selasa (4/12).

Sedangkan Ketua DPRD H Soemarjono mengatakan, ia datang ke lokasi pengerjaan proyek hanya untuk mengecek laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di Benakat Minyak ada bangunan irigasi sawah yang menelan dana sekitar hampir Rp 5 Miliar hanya untuk 7 keluarga.

Anggota dewan yang akrab dipanggil Pak De, itu mengatakan bahwa tidak mungkin ada proyek irigasi senilai Rp 5 Miliar hanya untuk 7 keluarga. “Itu tidak logis, namun setelah saya datang langsung ke lokasi dan cek ternyata benar adanya,” katanya.

Disinggung soal masyarakat dan pemerintah desa tidak pernah diajak komunikasi, Soemarjono menjelaskan, kalau informasi dari kades dan perangkat desa, masyarakat dan pemerintah desa tidak pernah diajak bicara oleh pihak perusahaan dan dinas terkait soal irigasi.

“Irigasi ini timbul itu pasti proposal dari masyarakat dan cara pengelolaan pemerintahan usulan masyarakat itu mestinya diketahui kepala desa. Kalau ada proposal supaya legal harus diketahui kepala desa. Sehingga, kalau ada kejadian masalah seperti ini kami cukup berkoordinasi dengan kepala desa,” jelasnya.

Dia menyatakan, pembangunan irigasi dengan konsep normalisasi parit yang memakan dana fantastis sangat tidaklah logis.

“Sebenarnya ini bagus sangat membantu, cuma masalahnya setelah diseberang sana kenapa irigasi nya tidak nyambung, itu yang perlu saya tanyakan, mengapa langsung kehilir padahal sudah ada badan aliran, kiri kanan sawanya bagus-bagus, kalau saya berpendapat secara umum proyek ini sangat bermanfaat bagi petani disini, yang menjadi pertanyaan masyarakat, diulunya itu tidak ada sumber air tidak ada embung”, terangnya saat diwawancarai.(rubrikmedia)

LEAVE A REPLY