Pengamat Nilai Tuntutan Cik Raden Terlalu Ringan, Ini Penjelasannya
RUBRIK, BANDAR LAMPUNG – Tuntutan pidana kurungan penjara selama dua tahun yang ditujukan kepada Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Bapol PP) Kota Bandar Lampung Cik Raden, disesalkan pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdianto.
Saat dihubungi, Rabu (2/11/2016) sore, Yusdianto mengatakan bahwa dilihat dari perspektif materiil, harusnya jaksa punya alasan kuat menghukum berat Cik Raden. Sebab menurutnya, sebagai inisiator skenario perbuatan kejahatan, ulah Cik Raden merupakan preseden buruk bagi pejabat publik.
“Setahu saya, seorang inisiator harusnya dihukum berat, lebih dari pelaku di lapangan. Ya hukuman maksimal, bisa di atas 10 tahun,” ujarnya.
Yusdianto mengatakan, apa yang dilakukan Cik Raden, selain membuat nama City Spa tercemar juga berpotensi mengganggu iklim investasi di Kota Tapis Berseri.
“Jangan-jangan, dengan hukuman yang ringan akan membuat pejabat publik lain berbuat sama. Pengusaha pasti jadi takut,” tegasnya.
Untuk diketahui, pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (2/11/2016) pagi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Cik Raden dengan pidana kurungan penjara selama dua tahun. Jaksa meyakini, Cik Raden melanggar Pasal 289 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang Pencabulan.
Dalam pembacaan tuntutan di depan Ketua Majlis Hakim Yus Enidar, Jaksa menjelaskan bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah karena sebagai Kepala Bapol PP harusnya memberikan contoh yang baik pada masyarakat.
Sementara, hukuman yang sebelumnya pernah dijalani dan perilaku sopan selama proses persidangan menjadi poin yang meringankan Cik Raden.
“Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban memang dipaksa untuk bersetubuh oleh saksi bernama Gusti. Saksi (Gusti) merupakan anak buah serta mendapat perintah dari terdakwa Cik Raden. Jika seandainya tidak ada pertemuan antara terdakwa dengan Gusti, maka tidak akan terjadi tindak asusila di City Spa,” jelas JPU M Syarief saat membacakan tuntutan.(*)
