Sidang Putusan Cik Raden Kembali Ditunda, Manajer City Spa Akan Lapor KY

RUBRIK, BANDAR LAMPUNG – Sidang lanjutan kasus dugaan pencabulan dengan terdakwa Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Bapol PP) Kota Bandar Lampung Cik Raden, Rabu (16/11/2016), kembali ditunda. Penundaan ini dikarenakan ketua majelis hakim Yus Enidar sedang pendidikan di Jakarta.

“Sidang ditunda, dikarenakan hakim ketua Bu Yus sedang di luar kota untuk pendidikan,” kata Jaksa Penuntut Umum Rivaldo di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Ia melanjutkan, sidang sempat digelar namun hanya untuk menunda hingga 1 Desember mendatang. “Terdakwa dan pengacaranya sudah datang, tapi sidang nggak bisa jalan kalau hakim ketua nggak hadir,” pungkasnya.

Sementara itu, pengacara Cik Raden, Nirrizki Perdana Putra mengatakan bahwa terdakwa maupun pengacara sudah siap membacakan pembelaan, hanya saja hakimnya tidak datang. “Kami sudah siap, tapi ditunda lagi karena hakimnya tidak hadir,” pungkasnya.

Menanggapi dua kali penundaan sidang putusan Cik Raden, pengamat hukum dari Universitas Lampung (Unila) Yusdianto meminta kepada pengadilan agar tidak berlarut-larut untuk memutuskan sidang, agar terdakwa dapat segera mendapatkan kekuatan hukum tetap (incraht).

“Kita berharap sidang berikutnya tidak ada perubahan sehingga ada putusannya. Karena sidang seperti ini kan memakan waktu yang lama, perlu adanya kepastian hukum bagi dia (Cik Raden).

Untuk itu kita meminta pengadilan segera sidang putusan, jangan berlarut-larut. Karena ini akan menciptakan persepsi yang negatif terhadap pengadilan,” kata Yusdianto via ponsel, Rabu (16/11/2016).

Apakah Komisi Yudisial (KY) perlu turun tangan terkait penundaan dalam putusan ini? Yusdianto menilai belum perlu tetapi jika terus berlarut maka Komisi Yudisial harus turun langsung menindak tegas kasus yang berlarut-larut ini.

“Sepanjang dia masih dalam batas waktu ya tidak masalah, tapi jika terus berlarut saya rasa harus di tindak lanjuti,” katanya.

Manajer City Spa Abu Asnawi mengaku sebagai pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial. Sebab, pasca kejadian ini berdampak terhadap karyawannya.

“Karyawan saya menjadi was-was untuk bekerja lantaran dinilai sebagai tempat prostitusi. Sehingga dari 77 pegawai kami merasa khawatir. Bahkan lima pegawai di antaranya berakhir digugat cerai oleh suaminya. Karena suami mereka beranggapan bekerja di sini di tempat mesum,” kata Abu Asnawi.(*)