Kejari Gunung Sugih Siap Berikan Bantuan Hukum Perdata
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Kejaksaan Negeri Gunungsugih, menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait peresmian sekretariat Government Law Office (kantor pengacara negara).
Bupati Lampung Tengah Memberi Sambutan Pada Acara MOU Bantuan Hukum Dengan Kejari Gunung Sugih Senin,(07/06)
Tujuan didirikannya kantor pengacara negara itu adalah untuk memberikan pendampingan hukum terhadap kepala daerah serta kepala SKPD, guna mencegah terjadinya pelanggaran seperti tindak korupsi.
Menurut Kajari Gunungsugih, Nina Kartini, dengan MoU ini kantor pengacara negara melalui pihak kejaksaan bisa mewakili pemkab dalam gugatan perdata. Ini salah satu kewenangan Kejaksaan RI sesuai UU No 16 tahun 2004 pasal 30.
“Salah satu tugas kejaksaan yakni memberi bantuan hukum dalam bidang perdata. Untuk pengaplikasikannya kejaksaan baru akan bertindak jika ada surat kuasa dari pemkab. Selain itu, langkah ini diambil merujuk pada Instruksi Presiden No 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan,” terang Nina Kartini, Selasa (7/6/2016).
“Kalau di luar perdata tidak di sini, ada bagian lain yang menangani. Government Law Office ini hanya melayani pada masalah perdata saja. Sekretariat ini berada di bawah jaksa tata usaha negara. MoU ini kita diperbaharui setiap dua tahun sekali,” lanjutnya.
Kajari Gunung Sugih Lamteng Nina Kartini usai menandatangani memorandum of understanding (MoU).
Kejaksaan berharap, setelah semakin jelasnya fakta hukum bagi perlindungan perencanaan pembangunan, ke depan usaha Pemkab Lamteng dalam melakukan percepatan pembangunan segera terlaksana.
Bupati Lampung Tengah Mustafa mengapresiasi langkah yang diambil kejaksaan yang telah membentuk sekretariat Government Law Office. Menurutnya, program itu dapat membantu satuan kerjanya dalam menentukan program pembangunan.
Wakil Bupati Lamteng Lukman Djoyo Sumarto berjabat tangan dengan sejumlah SKPD
Kepada seluruh kepala SKPD, bupati berharap supaya dapat berkonsultasi mengenai hukum terkait program yang sedang direncanakan. MoU Sekretariat Government Law Office juga, lanjutnya, merupakan yang pertama di Indonesia. Sebagai percontohan, Mustafa berharap percepatan pembangunan bisa semakin terlaksana.
“Saya pikir ini langkah maju kerja sama antara kejaksaan dan pemkab, guna melindungi akses pembangunan di Lamteng. Fungsikan pengacara negara ini guna mengkonsultasikan perencanaan pembangunan, dan SKPD kita jangan takut lagi dalam merencanakan pembangunan,” kata Mustafa. (Advetorial)
