Dua Tahun Prabowo: Ujian Beralih dari Konsolidasi Kekuasaan ke Kinerja
Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers
Dua tahun terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan, tetapi cukup untuk membaca arah kepemimpinan seorang presiden. Prabowo Subianto telah menunjukkan sejumlah agenda besar: ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, pembangunan manusia, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, pertanyaan utamanya kini bukan lagi seberapa besar agenda yang dicanangkan, melainkan seberapa efektif pemerintah mengeksekusinya.
Prabowo memasuki Istana dengan modal politik yang kuat dan pengalaman panjang di dunia politik serta pertahanan. Ia memiliki gagasan tentang Indonesia yang berdaulat, mandiri, kuat, dan dihormati. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, gagasan tentang kemandirian nasional memang relevan.
Tetapi negara kuat tidak cukup dibangun oleh presiden yang kuat. Negara menjadi kuat ketika hukum berjalan, birokrasi profesional, ekonomi produktif, pendidikan bermutu, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi.
MBG menjadi salah satu contoh penting. Program ini memiliki tujuan strategis karena menyangkut kualitas generasi masa depan. Namun program dengan cakupan puluhan juta penerima membutuhkan tata kelola yang sangat ketat, mulai dari standar gizi, keamanan pangan, distribusi hingga pengawasan. Kasus keracunan makanan di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa program besar harus dibarengi profesionalisme dan sistem pengawasan yang kuat.
Hal serupa berlaku pada agenda swasembada pangan. Peningkatan produksi dan cadangan beras patut diapresiasi, tetapi keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari jumlah beras di gudang pemerintah. Ukurannya juga harus mencakup kesejahteraan petani, harga pangan bagi konsumen, produktivitas pertanian, dan berkurangnya ketergantungan impor secara berkelanjutan.
Swasembada bukan sekadar menumpuk beras, tetapi membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
Di sisi politik, kemampuan Prabowo merangkul berbagai kekuatan telah menghasilkan koalisi pemerintahan yang besar. Stabilitas politik tentu menguntungkan pemerintah. Namun demokrasi membutuhkan ruang oposisi dan kritik. Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah, melainkan mekanisme kontrol agar kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi.
Karena itu, negara kuat harus tetap berjalan bersama masyarakat sipil yang kuat, pers yang bebas, serta lembaga hukum dan parlemen yang mampu melakukan pengawasan.
Tantangan lain adalah kualitas kabinet dan birokrasi. Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Mereka harus mampu menguji gagasan, menghitung risiko, mengukur biaya, dan menyampaikan jika sebuah kebijakan belum siap dilaksanakan.
Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu berkata “siap, Pak”, tetapi kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat dan tetap solid setelah keputusan dibuat.
Setidaknya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo: memperkuat institusi, menegakkan meritokrasi, menjaga disiplin fiskal, memperbaiki komunikasi publik, dan membuka ruang kritik.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo telah menunjukkan arah dan membangun sejumlah fondasi. Namun rakyat masih menunggu hasil konkret. Apakah anak miskin memperoleh gizi lebih baik? Apakah petani semakin sejahtera? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah pendidikan membaik? Apakah hukum semakin dipercaya dan birokrasi semakin profesional?
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan sangat sederhana: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Prabowo telah berhasil mengonsolidasikan kekuasaan. Tantangan berikutnya adalah mengubah kekuasaan menjadi institusi yang kuat dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Menjelang persaingan menuju Pemilu 2029, evaluasi terhadap para pembantu presiden menjadi penting. Mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki kompetensi memadai perlu diganti dengan tenaga profesional. Meritokrasi dan profesionalitas harus lebih penting daripada loyalitas yang hanya bertujuan menyenangkan atau memuji atasan.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai seorang presiden dari seberapa besar kekuasaan yang dikumpulkannya, tetapi dari apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut.(*)
