Pemkab Pali Punya Strategi Antisipasi ‘Human Trafficking’
Rubrikmedia.com, Pali – Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Heri Amalindo MM mempunyai jurus jitu dalam pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk meminimalisir kasus yang dikenal juga sebagai Human Trafficking.
Jurus jitu dalam mencegah TPPO atau Human Trafficking, Bupati Heri Amalindo menyebut bentuknya berupa kolaborasi, koordinasi, komunikasi dan aksi.
Hal itu disampaikan Bupati Heri Amalindo melalui Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kusmayadi saat hadiri dan membuka sosialisasi pencegahan TPPO ‘Stop Human Trafficking’ yang digelar Dinas PPKBPPPA kabupaten Pali, Senin (28/8/2023).
Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Bupati Pali melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, serta forum anak.
“Dalam mencegah TPPO, perlu dilakukan Kolaborasi, Koordinasi, Komunikasi dan Aksi,” katanya.
Menurutnya, bahwa empat langkah pencegahan itu dilakukan mengingat angka kasus itu cukup tinggi di sejumlah daerah di Indonesia.
“Pencegahan kasus TPPO saat ini menjadi atensi pemerintah pusat, mengingat kasusnya cukup tinggi. Yang lebih miris adalah korban TPPO sebagian besar adalah perempuan dan anak,” imbuhnya.
Kasus TPPO juga disebutkan Kusmayadi sama bentuknya dengan perbudakan manusia, yang tentunya di masa modern saat ini tindakan itu harus diberantas.
“Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Dengan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk selalu berkolaborasi dan berkoordinasi juga komunikasi dalam melindungi serta memberikan hak korban dan saksi dalam penegakan hukum apabila kasus ini terjadi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKBPPPA Pali, A Gani Akhmad melalui Kabid PPA Kasmiyati mengemukakan tujuan kegiatan sosialisasi Pencegahan TPPO sebagai upaya Pemkab Pali meminimalisir kasus perbudakan manusia.
“Tujuan lainnya adalah untuk memberikan informasi mengenai pencegahan TPPO kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pali.
Masyarakat diharapkan tidak menjadi korban tindak kejahatan tersebut. Selain itu Pemda, Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat juga diajak untuk bersama-sama ikut mengawasi serta mencegah dan mendeteksi dini TPPO,” tandasnya. (ted)
