Pembebasan Abu Bakar Baasyir Dinilai Wajar
RUBRIK, JAKARTA – Abu Bakar Baasyir, terpidana kasus terorisme yang divonis 15 tahun penjara sejak tahun 2011 lalu kini telah dibebaskan oleh Presiden Jokowi dengan bebas bersyarat.
Dikutip dari Liputan6.com, Syarat kebebasan yang diberikan Presiden Jokowi diantaranya adalah berupa prosedural dengan menandatangani dokumen, yang salah satu isinya adalah setia kepada Pancasila dan NKRI.
Namun menurut Mahendradatta selaku pihak kuasa hukum Abu Bakar Baasyir mengatakan bisa saja Jokowi menyampingkan bebas bersyarat tersebut karena penandatanganan dokumen syarat bebas merupakan bagian Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM.
Menurutnya pembebasan kliennya merupakan hal yang wajar karena murni masalah hukum dan kemanusiaan. Meskipun keadaan Abu Bakar sehat, Abu Bakar tetap memerlukan perawatan.
“Dokumen itu isinya macam-macam, yang paling penting adalah dokumen tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan ustaz tidak mau mengakui telah melakukan tindak pidana. Apalagi soal terlibat latihan militer. Yang dia tahu itu latihan yang bersifat sosial,” tutur Mahendra di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).
“Siapa pun presidennya, dia harus mengambil langkah itu berdasarkan hukum dan kemanusian. Dia punya hak bebas, Undang-Undang 12 Tahun 1955 huruf K. Napi berhak pembebasan bersyarat. Yang atur-atur harus tanda tangan itu peraturan menteri. Kalau Presiden mau, bisa dikesampingkan,” jelas dia.
Mahendra menambahkan, meskipun Presiden Jokowi telah memberikan pembebasan bersayarat bukan berarti ia dan pihaknya berhenti berupaya untuk pembebasan Abu Bakar Baasyir.
“Terakhir dari saya atas kehebohan ini, dimulai kunjungan Yusril di lapas dan melakukan konpers yang kita tidak tahu. Padahal kita sedang berbicara mengusahakan pembebasan bersyarat. Apakah tanpa syarat bisa atau uji materil. Karena ini kan aturan menteri saja,” Mahendra menandaskan.
