Marak Politik Uang di Pilgub Lampung Panwas Dinilai Kurang Profesional
RUBRIK, LAMTIM – Di Lampung Timur Ratusan masa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi (AMPD) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gedung DPRD dan kantor Panwas Kecamatan. Jumat (6/7/2018).
Tujuan pengunjukrasa tersebut, meminta agar pihak terkait melakukan tindakan terhadap Politik Uang pada saat pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung yang baru saja selesai berlangsung.
Menurut koordinator lapangan Agus Pitono Lampung Timur juga terjadi politik uang, namun tidak ada respon positif dari pihak panwas untuk melakukan pencegahan.
Agus Pitono mengklaim Panwas Kabupaten Lampung Timur bekerja tidak profesional, artinya tidak bisa mencegah terjadinya politik uang. Jika panwas bisa melakukan pencegahan mungkin tidak akan terjadi politik uang yang begitu meluas.
Selain itu seratusan masa yang mengatasnamakan sebagai Aliansi rakyat peduli Demokrasi meminta agar wakil rakyat membentuk Pansus untuk melakukan investigasi persoalan politik uang. Karena tindakan tersebut telah mencederai Demokrasi dan harus di bongkar hingga menemukan dalang dibalik semua itu.
Ketua Panwaskab Lailatul Khoiriah, menampik jika Panwas bekerja tidak profesional artinya Panwas selalu membuka pintu kesemua elemen masyarakat jika ada pelanggaran pemilu seperti politik uang, masyarakat silahkan melaporkan.
Lailatul Khoiriah mengakui sudah ada lima persoalan pelanggaran dalam pilkada dan itu masih dalam penyidikan baik persoalan money politic maupun kampanye hitam. Pada dasarnya panwaskab selalu menerima setiap laporan masyarakat, dan panwaskab Lampung Timur sudah bekerja sesuai prosedur dan profesional.(Gus)
