Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Korupsi Bandwidth Diskominfo Pringsewu
RUBRIK, TANGGAMUS – Pengadilan Negeri Kota Agung memutuskan menolak semua gugatan praperadilan yang diajukan Arif Pasha atas statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi belanja bandwidth dan internet Dinas Komunikasi dan Informasi Pringsewu.
Gugatan praperadilan diajukan oleh Arif Pasha yang merupakan rekanan sebagai Direktur CV Adiya Pratama. Sidang praperadilan digelar sejak 20 Desember 2016, dan pada Selasa (27/12/2016), PN Kota Agung memutuskan menolak semua gugatan dengan nomor Putusan PN/01/PRA tanggal 27 Desember 2016.
Pembacaan putusan sidang dibacakan oleh Hakim tunggal Tribaginda A. Dalam putusanya, hakim menolak tiga pokok permasalahan yang diajukan oleh pengacara tersangka Arif Pasha yakni Samsudin.
Adapun tiga pokok permasalahan itu, yakni proses penyidikan dikatakan tidak profesional. Menolak penyidikan dan proses penetapan tersangka. Serta keberatan untuk pencekalan.
Kasatreskrim Polres Tanggamus AKP Hendra Saputra mewakili Kapolres AKBP Ahmad Mamora mengatakan, untuk menghadapi gugatan praperadilan tersebut, Polres Tanggamus menunjuk pendampingan penasihat hukum dari Bidkum Polda Lampung AKBP I Made Kartika.
Menurutnya, Polres Tanggamus tidak mempermasalahkan jika ada tersangka mengajukan gugatan praperadilan, sebab hal tersebut telah diatur Pasal 77 UU No 8 tahun 81 tentang KUHAP.
“Kapan saja tersangka mengajukan praperadilan kami siap dan itu dibolehkan. Dan selama ini baru satu dari tiga tersangka yang mengajukan praperadilan,” terang Hendra.
Berdasarkan putusan gugatan praperadilan maka Satreskrim Polres Tanggamus tetap melanjutkan penyidikan dan melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
Untuk tersangka Arif Pasha tetap dijerat Pasal 2, 3 dan 9 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pembertasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(*)
