Dianggap Kurang Tepat, ICW Kritik Gagasan Kenaikan Gaji Kepala Daerah Oleh KPK
RUBRIK, JAKARTA – halnya biaya politik yang mahal, membuat banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Karena alasan tersebut, KPK mengusulkan untuk menaikkan gaji para kepala daerah.
Namun menurutu Indonesia Corruption Watch (ICW) sulan KPK tersebut dinilai kurang efektif karena bersifat persial.
Koordinator ICW, Adnan Topan mengatakan bahwa banyaknya kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah merupakan bukti adanya sistem yang sudah terbentuk sejak era Soeharto dan dianggap belum tepat.
“Usulan KPK itu semestinya lebih sistemik pendekatannya, jangan parsial dengan naikin gaji aja. Nanti kalau kepala daerah naikin gaji, yang lain pasti ngiri,” ujar Adnan, Kamis (15/11).
“Memang sejak zaman orde baru, sistem penggajian mereka itu didesain tidak mencukupi, tapi pada saat yang sama mereka semua itu dibiarkan untuk dapat tambahan lain-lain yang mana itu tidak tercatat dalam sistem penggajian,” imbuh Adnan.
Mengutip Kumparan.com, Adnan juga menambahkan, hal yang tepat dialakukan pemerintah guna mengatasi mengatasi masalah korupsi yang marak terjadi di kalangan kepala daerah adalah memperbaiki sistem yang kurang tepat tersebut.
“Mesti perlu mengubah secara mendasar treatment kita kepada pejabat publik, kepada pegawai negeri akan tetapi melahirkan sistem yang lebih akuntabel dan lebih fair,” ujar Adnan.
