Warga Keluhkan Adanya Potongan Biaya Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Trans Sumatera
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Pasca terselesaikannya masalah pergantian besaran nilai ganti rugi lahan warga yang terkena ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di kawasan Bandarjaya Timur, kini muncul dugaan lainnya terkait oknum yang meminta pungutan potongan kepada warga atas lahan warga.
Tak tanggung-tanggung, warga menjelaskan besaran pungutan potongan yang diminta bahkan, hingga mencapai puluhan juta rupiah dari nilai ganti rugi berdasarkan luas lahan warga.
Sejumlah warga Bandarjaya Timur yang lahannya terkena proyek pembebasan JTTS, yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, pungutan yang diminta dikelola oleh beberapa orang yang berkeliling meminta tandatangan persetujuan.
“Orang itu meminta tandatangan, kalau setuju tandatangan dan besaran pungutan dihitung berdasarkan luas lahan, dan nilai yang warga dapatkan dari nilai ganti rugi yang ia dapatkan tim Appraisal,” kata warga tersebut, Minggu (16/10/2016).
Adapun besar nilai pungutan yang diminta sang oknum, mulai dari Rp 8 ribu hingga Rp 15 ribu untuk per meter persegi dari lahan milik warga. Saat ditanya oknum tersebut berasal dari mana, masyarakat mengaku tidak mengetahui persis
“Waktu itu pernah ada yang bilang (sang oknum), bahwa uang yang ditarik adalah untuk membayar biaya persidangan di pengadilan, juga untuk biaya membayar pengacara. Ya, memang belum semua warga melakukan tandatangan, tetapi rata-rata di sini, didatangi oknum tersebut dan disuruh tandatangan,” ujar warga lainnya di wilayah yang sama.
A misalnya, salah satu warga yang lahannya terkena JTTS mengaku keberatan dengan besaran biaya yang ditetapkan panitia. Selain itu kata A, penetapan besaran nominal itu tidak ada kesepakatan antara pemilik tanah dan panitia.
“Saya tidak setuju bila biaya penetapan pengurusan itu dipatok Rp 7.000 sampai Rp 15 ribu per meter persegi. Sedangkan sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan pemilik tanah tapi kita dimintai tandatangan, ” beber A.
Dirinya melanjutkan, terkait potongan itu ia hanya diberi selebaran kertas yang isinya sudah ada keterangan nominal potongan harga oleh sang oknum.”Dengan luasan tanah 7 ribu meter persegi, dengan nilai kurang lebih Rp 545 juta, saya harus memberikan uang potongan mencapai Rp 40 juta rupiah,” lanjutnya.
Ia menambahkan apabila warga tidak setuju dengan nilai potongan yang sudah ditetapkan, maka warga akan dibayar dengan harga lama. “Kita ditakut-takuti kalau tidak setuju maka dibayar dengan harga yang lama,” pungkasnya.
Mengetahui kabar adanya pungutan potongan nilai ganti rugi dari biaya milik warga di Bandarjaya Timur, disesalkan oleh anggota DPD RI Anang Prihartono. Senator asal Lamteng itu juga mengatakan bahwa hal itu tidaklah dibenarkan.
“Kalau pun aharus ada pungutan pemotongan itu harus ada kesepakatan antara warga yang lahannya terkena pembebasan JTTD dengan panitia. Selain itu, peruntukannya pun harus jelas yakni biaya operasional dan biaya pengacara,” ujar Anang.
Pungutan pemotongan ganti rugi itu bervariasi, bila harga tanah dikenai Rp 80 ribu per meter persegi maka dikenakan pemotongan sebesar Rp 6000 sampai Rp 7000. Sedangkan untuk harga yang ditetapkan Rp 100 ribu per meter persegi, maka dikenakan potongan Rp 15 ribu per meter persegi.(*)
