Wah!! Ternyata Masih Ada 57.488 Calon Pemilih di Pringsewu Belum Miliki e-KTP

0
1841
Panwaskab Pringsewu, melalui Kordiv. PHL Azis Amriwan menyampaikan saran dan kritik terhadap perbedaan data pemilih non e-KTP antara KPU dan Disdukcapil

RUBRIK, PRINGSEWU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait data pemilih non e-KTP dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kamis (3/11/2016).

Rapat koordinasi tersebut membahas masih banyaknya pemilih belum memiliki KTP elektronik yang terdata pada Sistem data pemilih (Sidalih) KPU. Sebanyak 57.488 pemilih di data KPU akan disinkronisasikan dengan data di Disdukcapil.

Persoalan ini menjadi pembahasan penting bagi penyelenggara, baik KPU maupun Panwas, sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu 2017 mendatang.

Menurut Kepala Disdukcapil Hasan Basri, pihaknya telah melakukan perekaman selama periode Oktober 2016 sebanyak kurang lebih 11 ribu pemilih, sedangkan pemilih yang belum melakukan perekaman tersisa sekitar 16 ribuan mata pilih.

”Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 40 ribuan data pemilih terdaftar di DPS, belum memiliki e-KTP dan masih belum jelas statusnya,” jelasnya.

Panwaskab Pringsewu, melalui Kordiv. PHL Azis Amriwan menyampaikan saran dan kritik terhadap perbedaan data pemilih non e-KTP antara KPU dan Disdukcapil. ”Perbedaan data tersebut adalah masalah, artinya pihak KPU dan Disdukcapil harus segera mencari solusinya. Sehingga orang yang mempunyai hak suara dapat memilih pada 15 Februari 2017 mendatang,” katanya.

Azis mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan kepada pihak Disdukcapil agar segera mempelajari data yang ada pada Sidalih KPU. “Tolong pelajari data sidalih, dengan 57.488 pemilih non e-KTP yang ada segera mungkin, karena data yang sudah di-cleaning oleh Disdukcapil akan menjadi bahan oleh KPU untuk melakukan perbaikan DPS non e-KTP,” ucapnya.

Azis melanjutkan, Panwaskab juga merekomendasikan kepada Disdukcapil agar memberikan data pasti terkait jumlah pemilih non e-KTP dari Sidalih yang telah melakukan perekaman, untuk segera diberikan surat Keterangan. Karena ini menjadi prasyarat bagi jajaran KPU untuk bisa mendaftarkan pemilih yang dimaksud ke dalam perbaikan DPS.

“Dari data tersebut (pemilih non e-ktp sebanyak 57.488) berapa yang belum melakukan perekaman, berapa yang sudah. Dan yang sudah apakah telah diberikan surat keterangan atau belum. Karena bagi pemilih non e-KTP yang telah melakukan perekaman berpotensi tidak dapat terdata oleh KPU dalam perbaikan DPS nanti, kalau tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari Disdukcapil. Dikhawatirkan nantinya mereka akan menjadi pemilih gentayangan,” pungkasnya.

Rekomendasi Panwaskab tersebut terkait penjelasan Disdukcapil yang menyatakan bahwa pihak Disdukcapil tidak memberikan Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman e-KTP, kepada semua pemilih yang telah melakukan perekaman. Tetapi hanya kepada warga (pemilih) yang membutuhkan atau meminta surat keterangan. Untuk itu, panwaskab memberikan kritik tajam atas kinerja Disdukcapil tersebut.

Alhasil, Rakor yang berlangsung di kantor KPU Pringsewu dan dihadiri Panwaskab, camat serta Apdesi se-kabupaten Pringsewu ini menghasilkan kesepakatan KPU dan Disdukcapil untuk segera melakukan koordinasi data pemilih non e-ktp. Karena diketahui masa penyampaian dan perbaikan DPS sangat singkat, sementara tanggal 27 November 2016 ini DPS hasil perbaikan harus sudah ditetapkan.(*)

LEAVE A REPLY