Pemkab Lamteng Jalin MoU Dengan PT.Pos Indonesia Untuk Peningkatan PAD
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Untuk memfasilitasi dan mempermudah pembayaran pajak bumi dan bangunan-perdesaan perkotaan (PBB-P2), Pemkab Lampung Tengah menjalin kerja sama dengan PT.Pos Indonesia Regional III Sumbagsel-Babel. Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) ini di dilakukan oleh wakil bupati Loekman Djoyosoemarto di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak (4/9/17).
Deputi Bisnis Jasa Keuangan Retail dan Properti Regional III Sumbagsel-Babel Aris Nursyanto mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Lamteng dalam hal PBB-P2. “Tentunya kerja sama ini diharapkan meningkatkan PAD Lamteng. Masyarakat dapat membayar tagihan PBB-P2 di PT Pos seluruh Indonesia dengan mudah selain di Bank Lampung dan BRI. Tidak hanya di outlet PT Pos di Lamteng,” katanya.
Terkait outlet PT Pos di Lamteng, kata Aris, telah tersedia 22 outlet yang telah dapat digunakan untuk pembayaran PBB-P2.
“Ada 22 outlet PT Pos di Lamteng. Semua outlet telah dapat digunakan oleh semua masyarakat dalam hal pembayaran PBB-P2. Tagihan listrik, kredit, PDAM, dan sebagainya juga bisa dibayarkan melalui PT Pos,” ungkapnya.
Sedangkan Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menyatakan kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan PAD melalui PBB-P2.
“Dengan adanya kerja sama ini, kita menyambut baik. Atas nama Pemkab Lamteng, saya sampaikan ucapan terima kasih. Masyarakat akan lebih mudah membayarkan tagihan PBB-P2. Saya juga berharap pelayanan PT Pos jauh lebih baik dari lainnya,” jelasnya.
Kepada camat, lurah, dan kepala kampung, Loekman berharap dapat menyosialisasikan kemudahan pembayaran PBB-P2 kepada masyarakat. “Camat, lurah, dan Kakam harus segera menyosialisasikan kemudahan pembayaran PBB-P2 ini. Jangan hanya berpangku tangan,” harapnya.
Terkait jumlah outlet pembayaran yang disediakan, Loekman berharap PT Pos bisa menambahnya. “Lamteng ini cukup luas dengan 28 kecamatan. Kalau sekarang baru 22 outlet, setidaknya ditambah lagi 6 outlet. Jadi setiap kecamatan ada satu outlet PT Pos,” ungkapnya.
Loekman juga memberikan tiga masukan kepada PT Pos untuk pembayaran PBB-P2. “Zaman sekarang wajib pajak manja-manja. Jadi harus jemput bola seperti pembayaran pajak kendaraan. Saya harap PT Pos bisa berinovasi seperti ini,” katanya.
Tidak hanya itu. Loekman juga minta PT Pos mengoreksi biaya administrasi. “Saya harap dikoreksi administrasinya. Kalau pokok pajak kecil diturunkan administrasinya. Jika dipukul rata membebani. Masyarakat yang PBB-nya kecil pasti menjerit. Bisa dilakukan sistem subsidi silang. Kalau perusahan besar, saya rasa nggak keberatan,” katanya.
Loekman juga berharap PT Pos memiliki petugas khusus yang menangani PBB-P2 yang besar-besar. “Untuk perusahaan-perusahaan besar, PT Pos harus ada petugas khusus. Pasti perusahaan juga terbantu. Kalau di kampung-kampung cukup kolektor saja,” sarannya.
Sementara itu, Kepala Kantor PT Pos Metro M. Najamuddin menyatakan pembayaran PBB-P2 melalui PT Pos akan memperpendek distribusi kewajiban pajak masyarakat.
“Ini kerja sama ketiga di Lampung setelah Pringsewu dan Tanggamus dalam hal pembayaran PBB-P2. Prosesnya memperpendek pembayaran PBB-P2 yang akan terhubung online dengen server pajak. Nanti akan ada perpaduan data. Masyarakat juga tidak perlu repot harus bayar PBB-P2,” terangya.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lamteng, Yunizar menambahkan, pembayaran pajak melalui PT Pos ini merupakan alternatif pilhan masyarakat untuk membayar PBB-P2.
“Ini alternatif pembayaran PBB-P2 di PT Pos. Tidak ada penekanan. Biar masyarakat menilai. Ini kemudah, berada di mana saja bisa bayar pajak di PT Pos. Keterlambatan pembayaran PBB-P2 bisa dikurangi. Kalau pembayaran cepat, penerimaan juga cepat. Pembangunan akan cepat berjalan,” ungkapnya.(ddy).
