Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Metro Tahun 2020.
DPRD Kota Metro menggelar Paripurna penandatanganan kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara KUA-PPAS perubahan APBD Kota Metro tahun 2020.
Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Metro. Kamis lalu.
Paripurna penandatangan KUA-PPAS dipimpin Ketua DPRD Metro, didampingi wakil ketua II Khuseini serta diikuti 17 anggota DPRD setempat.
Sidang diawali dengan pemaparan hasil pembahasan plafon anggaran perubahan APBD 2020 yang dibacakan juru bicara badan anggaran Ratni Makarau.
Ratni menyampaikan perubahan postur APBD tahun 2020. terdapat sejumlah pergeseran anggaran dengan pertimbangan yang telah disepakati antar badan anggaran komisi-komisi DPRD Kota Metro dengan OPD.
Ruang Sidang DPRD Kota Metro
Kebijakan umum tentang ppas perubahan APBD Kota Metro anggaran tahun 2020 telah melalui tahapan pemhasan antara eksekutif dan legislatif.
Badan anggaran DPRD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintah daerah merumuskan postur ideal untuk program pembangunan berkelanjutan.
Asumsi mikro melandasi penyusunan perubahan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang ada di Kota Metro.
Hal itu dalam rangka pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota berjuluk Bumi Sai Wawai.
Program percepatan telah melalui proses diskusi untuk menetukan penyusunan pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa akhir tahun 2020.
Jajaran eksekutif berupaya menggenjot pencapaian target rpjmd sebagai indikator keberhasilan daerah.
Setidaknya, terdapat sejumlah prioritas pembangunan yang telah disepakati antara pemerintah dan DPRD Kota Metro.
Berdasarkan hasil laporan badan anggaran pihak eksekutif dan legislatif melakukan pembahasan mendetail mengingat kondisi di tengah pandemi Covid 19.
Agenda sidang ditutup dengan penandatangan nota kesepatakan antara pemerintah Kota Metro dan unsur pimpinan DPRD.
pengesahan KUA-PPAS merupakan hasil kajian yang dilakukan secara objektif dengan menyasar kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Usai penandatangan nota kesepahaman, badan anggaran DPRD dan tim anggaran eksekutif bakal menentukan prioritas pembangunan pada perubahan APBD Kota Setempat.(adv)
