Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan Lampung Tengah 2017
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang penyampaian pidato pengantar nota keuangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, Kamis (24/11/2016).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah H Junaedi Sunardi ini dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa, Wakil Bupati Loekman Djoyosoemarto, jajaran Forkopimda Lampung Tengah, para staf ahli, assisten, dan para kepala SKPD.
Nampak pula Ketua KPU Lampung Tengah dalam paripurna yang dihadiri oleh 31 dari total 50 anggota Dewan.
31 dari 50,Anggota DPRD Lampung Tengah
Dalam pidatonya, Bupati Mustafa menjelaskan bahwa pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan adalah dengan memanfaatan ketersediaan sumber daya manusia seoptimal mungkin. Kemudian mendorong keterlibatàn masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola investasi serta pengawasan sistem pengelolaan yang terstruktur dan bertanggung jawab sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik atau good government.
Bupati Lampung Tengah Mustafa saat memberikan pidato dalam Sidang Paripurna DPRD Lamteng.
Di kesempatan itu, Bupati Mustafa juga meminta komitmen pengelolaan keuangan daerah harus secara konkret tersistem dan terintegrasi. Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
“Maka pengelolaan keuangan daerah harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Patuh, tertib, dan efisien, ekonomis, dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Dari keterangan bupati lampung tengah anggaran tahun 2017 ini disusun dengan merancang prediksi penerimaan daerah yang lebih drastis yang selanjutnya dialokasikan pada perhatian prioritas yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan pemerintah.
“Dengan memperhatikan hal-hal di atas maka RAPBD tahun 2017 diprioritaskan untuk pembenahan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, pemberdayaan masyarakat yang menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya,” jelasnya.
Bupati pun mengingatkan bahwa RAPBD 2017 juga harus tetap memperhatikan dan mengalokasikan untuk bidang urusan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.(*/adv)
