DPRD LAMTENG MENGESAHKAN PERDA KEPALA KAMPUNG
RUBRIK,LAMPUNG TENGAH. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar Sidang Paripurna Pengesahan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung dan Raperda tentang Penataan Kampung, di gedung DPRD setempat, Rabu 06 Juni 2018.
Dipimpin Ketua DPRD Lamteng, Achmad Junaedi Sunardi, Sidang Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, serta jajaran Forkompinda, dan 39 dari 50 anggota DPRD Lamteng.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Lamteng menyampaikan ucapkan terima kasih, kepada seluruh jajaran DPRD Kabupaten Lamteng, terkhusus kepada Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), yang telah membahas Raperda usulan Pemkab Lamteng, dan juga kepada masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tersebut.
“Sehubungan dengan ke dua Raperda tersebut, secara garis besar kami sampaikan hal -hal sebagai berikut, terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung sebagai tindaklanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XlIl/2015 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf 0 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa, yaitu penghapusan persyaratan calon kepala kampung dan perangkat kampung tentang domisili calon di kampung setempat paling kurang satu (1) tahun sebelum pendaftaran”, papar Loekman Djoyosoemarto.
Raperda tersebut, lanjut Loekman Djoyosoemarto, nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung ke depan. Dan semua warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, dapat mencalonkan diri sebagai kepala kampung di manapun, termasuk di Kabupaten Lampung Tengah.
.jpg)
“Dengan adanya penambahan pasal- pasal terkait kepala kampung terpilih yang terkena masalah hukum sebelum pelantikan, ini akan menambah jelas bagaimana langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah seandainya terjadi kepala kampung terpilih terkena masalah hukum sebelum pelantikan”, terangnya.
.jpg)
Lanjutnya, terkait Raperda tentang Penataan Kampung, Raperda tersebut sebagai pengganti Perda Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan. “Perda tersebut disesuaikan dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa beserta petunjuk umumnya”, jelas Loekman Djoyosoemarto.
“Raperda Penataan Kampung ini diharapkan ke depan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Parama Kampung, yaitu berupa Pembentukan, Penghapusan, Perubahan Status dan Penetapan Kampung berdasarkan hasil evaluasi perkembangan kampung dengan tetap memperhatikan kearifan lokal kampung”, pungkasnya. (Advertorial)
