Bupati Mustafa Lepas Tanggung Jawab Bila Warga Lamteng Ikut Aksi 2 Desember
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Ditetapkannya Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka oleh pihak kepolisian tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi puas dan hanya diam saja mengamati perkembangan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI nonaktif tersebut.
Terbukti dengan adanya rencana Aksi Damai yang akan dilakukan di Jakarta dengan mengerahkan massa yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang.
Oleh karena itu, anggota DPD/MPR-RI Perwakilan Provinsi Lampung Ir Anang Prihantoro mengatakan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat ialah hak yang dijamin oleh UU, tapi aspirasi yang disampaikan haruslah yang dapat membangun Indonesia yang lebih baik.
“Penyampaian aspirasi menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia yang telah dilindungi oleh undang-undang, tapi aspirasi yang disampaikan haruslah menjadikan Indonesia lebih maju, jangan aksi yang malah dapat memudarkan tingkat kebhinekaan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Anggota DPD/MPR RI Anang Prihantoro (tengah).
Menurut beliau tidak penting jumlah dari massa yang akan ikut aksi, yang paling penting ialah apa pesan yang dibawa oleh masa dalan aksi yang tentunya harus berguna untuk kemajuan negara Indonesia.
“Jika pesan yang dibawa memiliki aspirasi yang bagus dan dapat membangun bangsa Indonesia tidak perlu massa yang banyak dan jika aspirasi itu tidak membangun Indonesia harus kita hindari,” pungkasnya.
Sementara itu Bupati Lampung Tengah Mustafa mengimbau kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah untuk tidak ikut dalam kegiatan di Jakarta pada 2 Desember mendatang. Pemerintah, kata Mustafa, tidak bertanggung jawab kepada warga yang ikut demo.
“Imbauan sudah disampaikan. Ini kami sampaikan sesuai instruksi Kapolri. Jika masih ada warga yang tetap nekat ikut demo maka kita tidak bertanggung jawab jika terjadi apa apa. Karenanya saya minta imbauan ini dipatuhi,” tegas Mustafa.(*)
