DPRD Pali Menggelar Sidang Paripurna LKPJ dan Pengesahan Raperda

0
1280

DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat paripurna dengan agenda Sidang Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PALI  APBD tahun 2019.Selasa, (27/7/2020).

Rapat Sidang Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PALI, Asri Ag dan dibuka untuk umum.

Dalam papripurna tersebut mewakili Komisi I  Muhamad Budi Hoiru ,SH.  mengajak seluruh elemen untuk mensukseskan Pillbup 2020.

Sedangkan mengenai LKPJ, DPRD PALI menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020 terkait pemberian bantuan 23 Ton Beras untuk Warga PALI yang Terdampak Covid-19 dan terkait angka Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi PALI berhasil di peringkat 2 se- Sumsel.

Selain  itu Komisi II Mulyadi menegaskan pemerintah daerah dapat mengatasi krisis air bersih yang melanda di sejumlah daerah l”Kami harapkan pemkab Pali dapat memerangi dan mengatasi krisis air yang melanda kabupaten PALI ” Ujar Mulyadi ,S STP.

Sementara itu, laporan hasil kerja Komisi III  yang disampaikan Ubaidilah SH.menyinggung kenaikan pasien Covid-19 yang signifikan di Kabupaten PALI.

”Kami minta agar dinas terkait dapat mensosialisakan pada masyarakat terkait wabah Covid-19 karena kami lihat masih banyak yang mengabaikan kesehatan saat menghadiiri acara dan kegiatan di desa-desa,”ujar Ubaidilah.

Sementara itu di tempat terpisah melalui video confrance di Aula Kantor Pemda Pali Bupati H Heri Amalindo mengucapkan terima kasih kepada seluluruh anggota DPRD, atas persetujuan LKPJ, ini merupakan rangkaian akhir dari pembahasan bersama antara DPRD dan Pemkab PALI.

“Persetujuan Raperda merupakan kelanjutan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit dan diberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelumnya. Dan tentunya predikat tersebut tak lepas dari kerja bersama dan dukungan DPRD dan semua masyarakat di Bumi Serepat Serasan,” ungkap Heri Amalindo.

Lebih lanjut ia menjelaskan WTP dari BPK RI merupakan bukti bahwa proses tata kelola pemerintahan dalam bidang keuangan dan aset daerah tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik. Namun, pihaknya mengakui masih dapat kekurangan baik itu dalam percepatan pembangunan dan sektor lainya. Kedepan perlu kerja cepat untuk perbaikan hal itu.

“Artinya, keselarasan dan sinergi Pemkab dan DPRD terus terjalin sehingga apa yang di cita-citakan segera terwujud untuk kesejahteraan masyarakat PALI,” pungkasnya. (ADV)

LEAVE A REPLY