PERKARA NOTICE PAJAK JADI TARGET UTAMA KEJARI GUNUNG SUGIH

0
619

RUBRIK LAMPUNG TENGAH – Perkara notice pajak bodong yang terjadi di Lampung Tengah mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Negeri ( Kejari) Gunung Sugih. Ditahun 2016 ini Kejari memprioritaskan perkara notice pajak menjadi agenda utama yang harus diselesaikan.

Kepala Kejari Gunung Sugih Nina Kartini mengatakan, pihaknya sudah mengagendakan kinerja di tahun 2016. Menurut Nina, tahun ini pihaknya memprioritaskan dan mengoptimalkan untuk membongkar kasus-kasus besar.

“Salah satunya yang kita prioritaskan adalah Samsat, terkait notice pajak. Karena di situ diduga kuat negara dirugikan miliaran rupiah,” kata Nina, Senin (11/1/2016).

Nina menambahkan, terkait perkara notice pajak, saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data dokumen. “Kalau surat perintah penyelidikan sudah ada. Saat ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti,” terang Nina

Perkara notice pajak bodong yang beredar di Lampung Tengah juga mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Di antaranya DPRD dan Dispenda Lamteng. Anggota DPRD Lamteng Sumarsono berharap seluruh pihak menangani perkara notice pajak bodong ini secara serius.

“Baik itu pihak samsat, kepolisian, dan kejaksaan. Jika serius, tidak akan sulit membongkar siapa saja yang terlibat di dalamnya. Notice pajak itu kan ada tanggal pembuatannya. Kita lihat saja pada saat itu siapa-siapa saja petugas yang piket,” katanya.

Kader PDIP ini menambahkan bahwa notice pajak bodong itu dilakukan penjahat kerah putih. “Dalam artian terstruktur, teroganisasi, dan terselubung. Kalau ada keterlibatan oknum di dalamnya, ditindak tegas dan jangan dilindungi. Kerena itu seluruh pihak yang terkait bersinergi guna mengungkap permasalahan ini,” ungkapnya.

Sementara Kadispenda Lamteng Abdulhak mengatakan bahwa dengan adanya notice pajak itu jelas merugikan wajib pajak. “Saya tidak tahu. Yang jelas merugikan wajib pajak,” katanya.

Ditanya pendapat soal siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab dan apakah ada keterlibatan internal Samsat dan Dispenda Lampung, Abdulhak hanya menyatakan bahwa pengawasan rutin tidak jalan. “Pengawasan dari atasan tak jalan secara rutin,” ujarnya.(*)

LEAVE A REPLY