Pansus DPRD Minta Pemkab Lamteng Genjot PAD, Loekman Siap Gali PBB

0
99

RUBRIK,LAMTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (LPPA) Tahun Anggaran 2017,  penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah,  dan pencabutan peraturan daerah kabupaten Lampung Tengah, nomor 02 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah kelurahan.

DPRD Lamteng, Gofur, Junaidi, Berita Lamteng
Ketua Pansus DPRD Lampung Tengah

Rapat Sidang Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ahmad Junaidi Sunardi,dan dihadiri oleh 31 anggota Dewan, Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto dan jajaran Forkompinda.

Dalam kesempatan penyampaian Laporannya,  ketua pansus LPPA TA 2017, M. Gofur mengatakan pada saat melaksanakan pembahasan dan pengkajian LPPA ini memiliki beberapa catatan,  diantaranya yakni rasio Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. Lalu penarikan pajak restoran yang belum maksimal penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Setelah kami melaksanakan pembahasan dan pengkajian LPPA maka kami sampiakan beberapa catatan yang bisa menjadi perbaikan Pemda Lampung Tengah,  diantaranya, PAD terhadap APBD masih sangat rendah,  tahun 2017 rasio masih 6.26 persen. Ini barti ketergatungan kita terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Maka perlu upaya yang maksimal supaya PAD kita terus meningkat, ” ujar Gofur.

Selain itu,  dari sektor pajak restoran Pansus LPPA menilai masih banyak potensi yang masih bisa di tingkatkan lagi dari penarikan pajak restoran. “Dari pajak restoran  kami melihat ada potensi untuk bisa ditingkatkan, dari diskusi kami dengan OPD  menghasilkan metode  penarikan pajak secara elektronik. Supaya tidak ada kebocoran PAD, ” terangnya.

Sedangkan pada NJOP Kabupaten Lampung Tengah perlu dilakukan evaluasi karena dapat menjadi potensi peningkatan PAD khususnya di wilayah perkotaan. Kemudian piutang PBB yang masih tinggi, lantaran kepatuhan penarik PBB masih rendah.

“NJOP masih perlu di evaluasi,  karena bisa menjadi sarana peningkatan PAD kita. Lalu piutang PBB yang masih tinggi,  harus ada langkah tegas,” tandas Gofur

Menanggapi hal tersebut,  Wakil Bupati Lampung Tengah,  Loekman Djoyosoemarto mengucapkan terimakasih kepada Pansus LPPA yang telah memberikan saran dan rekomendasi untuk kebaikan dan kemajuan kabupaten ini,  serta untuk kesejahteraan masyarakat.

“Terimakasih kepada Pansus LPPA atas saran dan rekomendasinya yang bersifat konsumtif kami yakini itu untuk perbaikan Lampung Tengah , guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.  Terkait rasio PAD yang masih rendah karena pemungutanya sudah sesuai UUD Nomer 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah disesuaikan potensi. Namun kami akan tetap komitmen untuk meningkatkan PAS seperti saran DPRD, ” terangnya.

Paripurna DPRD Lamteng, Loekman Djoyo, LPPA Lamteng, Berita Lampung Tengah
Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaidi Sunardi dan Wakil Bupati Loekman Djoyosoemarto bersama Forkopimda

Lebih lanjut Loekman menerangkan bahwa pihaknya akan terus menggali  Potensi PAD dari sektor PBB.

“Kami akan terus gali potensi pajak rumah maka,  dan mendata ulang rumah makan yang ada di Lamteng, supaya dapat lebih optimal. Lalu untuk peningkatan PBB kami akan terus berupaya meningkatkan NJOP PBB. lalu terkait masih adanya penyetoran PBB yang belum tepat waktu kami sudah koordinasi dengan Bank terkait supaya memberkalukan setoran di hari yang sama. Sementara untuk piutang PBB kami akan terus minimalisir dan menjemput bola, ” Lanjut Loekman.(ADV)

LEAVE A REPLY