FSBKU Gelar Aksi Penolakan CILAKA Didepan Gedung DPRD Lamtim

0
1047
 RUBRIK, LAMTIM – Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur, dalam aksinya tersebut Ratusan massa yang tergabung dalam  FSBKU ini menyampaikan aspirasi penolakan terkait wacana rancangan Undang – Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA), Jumat (14/2/2020).

Namun kehadiran Massa pekerja buruh yang tergabung dalam organisasi FSBKU di kantor DPRD Lampung Timur tidak disambut oleh satu  anggota wakil rakyat pun yang duduk di gedung DPRD Sukadana Lampung Timur, hingga akhirnya serikat buruh ini ditemui oleh Kepala Kantor Kesbangpol Wirham.

Menurut Ketua Wilayah FSBKU Lampung, Tri Susilo jika rancangan undang undang Cilaka terealisasi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat , maka aturan itu dipastikan akan menindas kaum buruh.

Beberapa poin yang membuat kaum buruh dirugikan yaitu, akan tercipta fleksibilitas pasar tenaga kerja yang artinya pekerja buruh tidak akan mendapat kepastian kerja dan pengangkatan kariyawan tetap.Dan tidak akan ada lagi namanya upah minimum, karena pekrja akan dihitung dengan sistim jam, sehingga dampaknya pekerja buruh tidak lagi mendapat kan cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti hari raya.

tidak ada lagi namanya pesangon bagi pekerja buruh, di dalam RUU Omnibus Law juga terdapat upaya mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya akan terjadi penghapusan pidana ketenagakerjaan, jika terjadi ada perusahaan yang menghalangi cuti melahirkan, tidak membayar upah minimum, tidak membayar upah lembur, mempekerjakan anak dibawah umur, tidak membayar BPJS kesehatan dan memperkerjakan pekerja asing tanpa ijin, perusahaan tidak akan bisa dikenakan sangsi pidana melainkan sebatas sangsi administratif..

Wirham mengatakan, semua aspirasi dari ormas FSBKU akan di tampung dan semua tuntutan akan di sampaikan kepada Ketua DPRD Lampung Timur, Sebab saat ini anggota DPRD sedang ada dinas luar daerah sehingga Wirham hanya bisa menampung aspirasi pengunjuk rasa untuk disampaikan kepada DPRD Lampung Timur.(Gs)

 

LEAVE A REPLY