Ini Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD PALI
RUBRIK, PALI – Sidang Paripurna Istimewa ke IX DPRD Kabupaten PALI Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD tahun anggaran 2019,mengagendakan sidang lanjutan jawaban Bupati Terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait usulan RAPERDA yang telah diusulkan oleh pemkab PALI melalui Bupati dalam sidang Paripurna sebelumnya.
Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ir H. Heri Amalindo dalam menyampaiakan jawaban terkait pandangan fraksi-fraksi kali ini diwakili oleh Wakil Bupati Ferdinan Andreas A Lacony. Senin (26/11/2018).
Pelaksanaan Paripurna Istimewa DPRD PALI dipimpin langsung ketua DPRD PALI Drs. H Soemarjino dan dihadiri 18 angota Dewan, serta SKPD di lingkungan Pamkab Pali, FKPD, Tokoh Agama , Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.
Dalam penyampaiannya Wakil Bupati Ferdian Adreas A Lacony , menjawab atas usulan Fraksi PDIP, terkait untuk mengakomodir hasil reses yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta pendapat akan diakomodir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta segala prioritas, terutama prioritas kewilayahan dalam rangka keadilan, terdistribusinya anggaran.
Paripurna Jawaban Bupati tetkait pandangan
Fraksi-Fraksi
Terhadap saran, agar pembahasan APBD dapat di sampaikan lebih awal dan mempedomani ketentuan dan sesuai peraturan dan perudang – udangan yang berlaku , sehinggda dapat disampaikan bahwa keterlambatan ini di karenakan menunggu perhitungan alokasi dana perimbangan dari Penerintaah Pusat , meskipun dalam ketentuan apabila belum terbit perhitungan dapat menggunakan asumsi tahun yang lalu.
Dan terkait Jawaban fraksi Partai Demokrat, melakukan trobosan – trobosan dengan mengikut sertakan antara lain perusahaan perusaan agar peroprasi di Kabupaten PALI, hal ini dilakukan dengan progran CSR.
Selanjutnya mengenai pendapatan pajak penerangan jalan pembangkit listrik yang mengunakan transaksi pulsa, Pemkab PALI berterimakasih, karna ini merupakan masuksn yang sangat berharga , selain itu kami meminta dukungan kepada pihak anggota dewan yang terhormat menganai permasalahan terkait prmadaman Listrik PLN yang terlalu sering.
Terkait dengan desa peraiapan yang usianya lebih dari 3 tahun, sampai saat ini belum di usulkan menjadi Desa Devenitif .dapat jelaskan di Kabupaten PALI ini ada 26 Desa peraiapan, ini sudah kami usulkan ke Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Pemerdayaan Masyarakat (DPMD) , dengan permohonan untuk mendapatkan Regritasi Desa persiapan dalam hal ini masih menunggu ketetapanaya. (ADV)
