Uang Ratusan Juta dari Wali Murid SMKN I Terbanggibesar Diduga Masuk Kantong Pengelola Sekolah
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Ratusan dana yang dihimpun dari wali murid SMK Negeri I Terbanggibesar Lampung Tengah diduga masuk kantong pengelola sekolah yang berstatus PNS. Dari hitungan kasar, totalnya lebih dari Rp 289.800.000.
Terkait persoalan ini, Kakam Poncowati Gunawan Pakpahan yang mendampingi para wali murid menuntut penjelasan dan perbaikan.
Menurut Gugun, sapaan akrab Gunawan Pakpahan, berdasarkan data RKAS para pengelola sekolah yang diduga berstatus PNS di SMKN I Terbanggibesar menerima dana rutin sebulan sekali.
“Apapun bahasanya, dana dari komite bukan untuk memberi para PNS di sekolah itu,” kata Gugun, Rabu (2/5/2018).
Berdasarkan data RKAS itu Kepala sekolah menerima Rp 1,5 juta setiap bulan selama 12 bulan, sehingga totalnya Rp 18 juta. Selanjutnya lima orang wakil kepala sekolah masing-masing menerima Rp 1 juta per bulan selama 12 bulan, totalnya Rp 60 juta.
Kemudian ketua Progdi yang berjumlah tiga orang masing-masing Rp 750 ribu sehingga total Rp 27 juta, Kepala Laboratorium dan Perpustakaan (lima orang) masing-masing Rp 500 ribu per bulan dengan total setahun Rp 30 juta.
Selanjutnya, koordinator OSIS Rp 600 ribu per bulan dengan total setahun Rp 7,2 juta, Koordinator unit produksi Rp 500 ribu total setahun Rp 6 juta, 12 orang pembina kegiatan masing-masing Rp 200 ribu total Rp 28.800.000.
Ada lagi 27 orang wali kelas masing-masing Rp 250 ribu total Rp 81 juta, koordinator BP/BK Rp250 ribu per bulan dengan total Rp 3 juta setahun dan piket 12 guru masing-masing Rp 200 ribu per bulan per orang totalnya Rp 28.800.000.
“Kok seperti untuk bancakan. Kalau tidak dari sekarang dibenahi, tahun-tahun ke depan terus-terusan wali murid yang dibebani,” kata dia.
Jika dijumlahkan, dana untuk pengelola sekolah berdasarkan RKAS itu mencapai Rp 289.800.000. Jumlah tersebut belum termasuk dana yang masuk kantong Kepala TU, Koordinator kepegawaian, koordinator keuangan, bendahara gaji, dan lain-lain.
Sebelumnya, 150-an siswa dan wali murid juga memprotes adanya penarikan dana untuk try out, hubungan Kerja Industri dan Praktek Industri (KI dan PI). Padahal kegiatan tersebut bisa dibiayai BOS.
Kuasa Hukum SMKN I Terbanggibesar Robinson Nainggolan mengatakan pihak sekolah akan mengadakan rapat dengan wali murid pada 2 Mei 2018. Pada rapat tersebut semua persoalan akan dibicarakan.
(rubrikmedia)
