SIKECIL MENJADI PERHATIAN BAGI NEGERI KITA

Si kecil ini sangat tangguh, sangat kuat dan sangat berpengaruh di Negara tercinta
kita ini yakni Indonesia. Nah, kalian pasti bertanya-tanya siapa sikecil yang
dimaksud? Si kecil yang dimaksud yaitu UMKM atau Usaha Mikro Kecil
Menengah. Menurut Amir Machmud (2017) pengertian dari UMKM itu sendiri
yaitu sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya
berusaha dibidang perekonomian dalam skala yang sangat terbatas. Di Indonesia
sendiri terdapat cukup banyak UMKM yang berdiri. Justru UMKM dinilai
menjadi sector ekonomi yang tangguh di kala berhadapan dengan krisis, baik di
tahun 1997 maupun kris global yang melanda baru-baru ini. Sekaligus
mempunyai ketahanan yang relative lebih baik dibandingkan dengan usaha yang
besar karena UMKM tidak bergantung pada bahan baku impor.

UMKM memiliki potensi untuk menciptakan ekonomi baru didaerah melalui
UMKM unggulan di daerah yang dapat meningkatkan aktivitas local sehingga
meningkatkan aktivitas ekonomi baru, menyerap tenaga kerja sehingga
perekonomian di daerah berputar. Dengan berputarnya roda perekonomian di
daerah-daerah Indonesia maka akan membuat daerah tersebut menjadi produktif.

Yang akan berdampak pada majunya perekonomian di daerah tersebut, kurangnya
angka pengangguran dan kemiskinan.
UMKM dapat bertujuan untuk pembangunan nasional dan menciptakan lapangan
kerja yang sangat berkontribusi dalam upaya mengurangi pengangguran dan
angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2009,
Indonesia memiliki 51,3 juta unit UMKM atau sekitar 99,91% dari total pelaku
usaha yang bergerak disektor UMKM. Selain itu, terdapat 97,1% atau sekitar 90,9
juta tenaga kerja di negeri ini yang bergantung pada sektor UMKM. Kontribusi
UMKM bagi produk domestic bruto (PDB) mencapai 2.609,4 triliun rupiah atau
55,6%. UMKM juga menyumbang devisa Negara sebesar 183,8 triliun rupiah atau
20,2 %. Selanjutnya UMKM juga turut andil bagi pertumbuhan ekonomi nasional
sebesar dua hingga empat persen dan nilai investasinya signifikan mencapai 640,4
triliun rupiah atau 52,9%.
Menurut Amir Machmud (2017) permasalahan klasik dari UMKM itu sendiri
yaitu keterbatasan modal. Namun para UMKM cenderung meminjam modal pada
sumber-sumber informal seperti rentenir, unit simpan pinjam dan bentuk-bentuk

lain. Karena sumber-sumber informal lebih fleksibel, persyaratannya tidak
serumit perbankan serta penacairan kredit yang lebih mudah.
Dalam operasionalnya sumber dana informal tersebut menerapkan bunga, hal ini
pun berakibat pada eksistensinya UMKM. Ketika usahanya mengalami kendala
yang berakibat kerugian maka UMKM harus membayar beban bunga. Kondisi ini
lah yang menyebabkan ketidakberdayaan UMKM yang dapat bermuara pada
meningkatnya angka kemiskinan. Dalam perspektif islam sendiri, kemiskinan
dapat timbul salah satunya karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya
terdapat pada (Q.S Ali Imran [3] : 180 ; Q.S Al-Ma’arij)
UKM menghadapi dua permasalahan utama yaitu finansial dan nonfinansial.
Menurut Urata (2000) dalam Muhyi dkk. (2016), yang tergolong masalah
finansial antara lain:
1. Kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia dan dana yang dapat diakses
oleh UMKM.
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM
3. Adanya biaya transaksi yang tinggi
4. Kurangnya akses ke sumber danan formal
5. Adanya bunga kredit untuk investasi ataupun untuk modal kerja
6. Banyaknya UKM yang belum bankable
Masalah nonfinansial antara lain:
1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control
2. Kurangnya pengetahuan pemasaran
3. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi
Untuk menghadapi permasalahan ini, kita dapat menempatkan prinsip syariah.
Saat ini, bank syariah telah melakukan kerja sama dalam penyaluran pembiayaan
ke sector UMKM. Kerja sama yang dilakukan berupa pembiayaan menggunakan
konsep linkage , yaitu bank syariah yang lebih besar akan menyalurkan
pembiaayaan UMKM nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil
seperti BPRS dan BMT.
Seiring dengan perkembangannya, lembaga keuangan berbasis syariah
menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Seperti pembiayaan BUS (Bank
UMum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) pada sector UMKM pada akhir
tahun 2010 mencapai 52,6 triliun rupiah atau dengan porsi (share) sebesar 77,1%
dari seluruh pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS ke sector usaha. Kondisi
tersebut memberikan indikasi bahwa peranan bank syariah dalam pengembangan
sector riil dalam hal ini UMKM menunjukkan porsinya.

Pada tahun 2008 pemerintah juga telah meluncurkan program pembiayaan baru
bagi UMKM dan koperasi, yaitu kredit usaha rakyat (KUR). Dana yang di
sediakan sebesar 14,5 triliun rupiah dan disalurkan melalui enam bank yaitu BRI,
BNI, BTN, Bukopin, Bank Mandiri,, dan Bank Syariah Mandiri. Kredit yang
diberikan mulai dari 5jt sampai 500jt rupiah dengan bunga sebesar 16% per tahun.
Berkaca dari fenomena di atas, tentu harus ada solusi yang dilakukan untuk
mencari jalan keluarnya. Yaitu dengan menempatkan UMKM sebagai subjek dan
ekonomi islam sebagai prinsip dasar operasional, dalam sinergi antara pihak
pemerintah dan dunia perbankan. Harapannya, konsep ekonomi islam dapat
memberikan kontribusi di tengah pencarian bentuk ideal pemberdayaan UMKM
diindonesia. Tujuan akhirnya tak lain adalah mencapai hasil seoptimal mungkin,
mengurangi angka kemiskinan, sekaligus memajukan pengembangan ekonomi
diindonesia. Jika para pengusaha UMKM melakukan pengembangan usahanya
dengan prinsip ekonomi islam maka kebutuhan akhiratnya juga akan terpenuhi
tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dunia semata.

Artikel ini ditulis Suti Hayati, Windi Afriani Azhari, Zaini Ghani, Mila
Novriani, Widya Ika Juliana dari Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Jambi