Pemerintah Harus Segera Buat Tapal Batal Tanah Eks PT Mitsugoro
Pemerintah Harus Segera Buat RUBRIK LAMPUNG TIMUR – Tanah bekas PT Mitsugoro seluas 547 hektare yang berada di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur dinilai bisa menimbulkan gejolak jika tidak secepatnya dilakukan penataan tapal batas. Seharusnya lahan yang diperuntukan sebagai peluasan kota Kecamatan Labuhan Maringgai, perkebunan kelapa dan pemukiman karyawan eks PT Mitsugoro, justru difungsikan untuk perkebunan sawit dan lokasi galian pasir.
Sekretaris Camat Labuhan Maringgai Ecen Suatman membenarkan bahwa lokasi seluas 547 hektare itu sebelumnya milik PT Mitsugoro. Setelah perusahaan Jepang itu tutup diberikan kepada negara dengan bukti Keputusan Menteri Transmigrasi RI No Kep 66/MEN/1986.
Menurut Ecen, dalam SK keputusan tersebut lahan seluas 547 hektare dibagi dengan rincian untuk perluasan kota Kecamatan Labuhan Maringgai 100 hektare, perkebunan kelapa 300 hektare, dan untuk permukiman mantan karyawan PT Mitsugoro 142 hektare.
“Namun realisasinya sudah puluhan tahun sebagian lahan tersebut dikuasai oleh beberapa orang untuk mengembangkan usahanya seperti dijadikan lokasi galian pasir,” kata Ecen.
Dia mengatakan, sebelum terjadi saling klaim kepemilikan dan menimbulkan gejolak, pemerintah terkait harus cepat tanggap untuk melakukan penetapan tapal batas agar diketahui lokasi mana yang digunakan perluasan kota, perkebunan kelapa, dan lokasi permukiman.
“Lahan itu masuk di tiga perbatasan, yaitu Desa Labuhan Maringgai, Sriminosari, dan Srigading. Jika ada seseorang yang mengklaim memiliki lahan di lokasi tersebut dan menunjukkan surat kepemilikan tanah berupa sertifikat maka perlu dipertanyakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur,” ucapnya.(*)