Komisi IV Bahas Dugaan Intimidasi Terhadap 48 Kepala Sekolah
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Untuk memperbaiki nama baik kawan-kawan media dan LSM Lampung Tengah (Lamteng), yang diduga kerap mengintimidasi kepala sekolah yang ada di daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat akan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama pihak-pihak terkait dalam persoalan ini.
Wakil Ketua I DPRD Lamteng J Natalis Sinaga mengatakan, untuk mencari solusi persoalan tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang pihak dari kepolisian setempat, LSM, dan kawan-kawan media untuk duduk bersama di gedung dewan ini, mengklarifikasi terkait permasalahan tersebut .
“Nanti kita akan bahas permasalahan ini di Komisi IV dengan pihak-pihak terkait. Sehingga persoalan ini tidak menjadi persolan besar dan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Natalis di gedung dewan, Rabu (27/1/2016).
Menurut Natalis, selama ini kawan-kawan media dan LSM yang ada di Kabupaten yang berjuluk Bumi Beguai Jejamo Wawai ini, sangat profesional saat melaksanakan tugasnya. “Saya melihat mereka bekerja propesional semua. Jadi media dan LSM mana yang nggak benar,” katanya.
Politisi PDIP ini berharap, untuk semua kepala sekolah yang mengajar di kabupaten ini, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, transparan pada pekerjaannya, dan berani mengatakan yang sebenarnya. Janganlah melakukan kesalahan pada pekerjaan yang akan dikerjakannya.
“Mengapa mesti takut kalau tidak bersalah. Janganlah kongkolikong dengan yang di atas pada kerjaannya. Kerjakan saja tugas sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak kita inginkan,” harapnya.
Ketua DPC PDIP Lamteng ini meminta, kepada semua pihak yang bersangkutan bisa berbenah dalam hal ini. “Harapan saya semuanya bisa berbenah. Dan saya akan diskusikan masalah ini secepatnya untuk diklarifikasi, sehingga tidak terus berkembang permasalahan tersebut,” imbuhnya.
Dia menambahkan, sebelum menjadi permasalah besar yang akan dilakukan semua kepala sekolah yang ada di daerah ini, sehingga pihaknya akan segera mungkin mengklarifikasi permasalahan tersebut bersama pihak-pihak terkait.
“Ini bisa menjadi persoalan besar juga. Apalagi semua kepala sekolah dirapatkan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) setempat. Dan mereka kompak untuk mengundurkan diri, kan repot jadinya, ini juga menjadi sebagian pengawasan dari pihak DPRD ini,” ungkapnya.(*)
