Ketua GP Ansor Lamteng: Pembubaran HTI oleh Pemerintah Sudah Tepat
RUBRIK, LAMPUNG TENGAH – Ketua PC GP Ansor Lampung Tengah Saryono mengatakan bahwa pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini lantaran HTI dinilai mempunyai gerakan yang anti-Pancasila.
“Sudah sepatutnya ormas yang gerakannya anti-Pancasila tidak boleh beraktifitas di negara berasaskan Pancasila yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Saryono seusai dilantik sebagai ketua GP Anshor Lampung tengah di Kantor PC NU Lampung Tengah, Jumat (21/7/2017).
Menurutnya penerbitan terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat itu merupakan sebuah solusi untuk menghambat tersebarnya paham anti-Pancasila. Karena itu, kata dia, Pemuda Ansor Lampung Tengah mendukung upaya pemerintah tersebut.
“Penerbitan Perppu No 2 tahun 2017 adalah langkah positif yang diambil oleh Pemerintah yang fungsinya untuk menjaga keutuhan NKRI, oleh karena itu PBNU mendukung upaya pemerintah,” ucap Saryono.
Saryono mengatakan bahwa sejak awal berdirinya Indonesia, para pendiri bangsa dari kalangan tokoh Muslim maupun non-Muslim telah menyepakati sebuah bangsa yang menghormati kebhinekaan.
Sebelumnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.
Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Sementara itu menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah Adi Erlansyah yang hadir mewakili Bupati Lampung Tengah Mustafa mengatakan, hal tersebut sependapat dengan keputusan pemerintah pusat dan dengan begitu potensi radikalisme dapat ditekan.
“Apa yang dilakukan oleh GP Ansor sejalan dengan pemerintah pusat dan dengan adanya Perppu Ormas kita yakin dapat menekan potensi berkembangnya paham Radikalisme di negara kita,” pungkasnya.(ddy)